Kamis, 24 Juli 2014

All News

  • Mampukah Jokowi-JK Susun Kabinet yang "Market Friendly"?

    Mampukah Jokowi-JK Susun Kabinet yang "Market Friendly"?

    Kemenangan pasangan nomor urut dua, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, dalam Pilpres 2014 dengan perolehan suara 53,15 persen masih menyisakan tanya di benak pelaku pasar dan investor.

  • Indonesia Bisa Menang Lagi dari Newmont

    Indonesia Bisa Menang Lagi dari Newmont

    Pemerintah Republik Indonesia diyakini bisa kembali memenangkan gugatan dalam arbitrase International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID).

  • Kepala Bapenas: Kemenangan Jokowi-JK Sudah digariskan oleh Tuhan

    Kepala Bapenas: Kemenangan Jokowi-JK Sudah digariskan oleh Tuhan

    Terpilihnya Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden terus mengundang komentar dari berbagai pihak

  • Mudik Gratis, Jasa Raharja Sediakan 425 Bis

    PT Jasa Raharja (persero) menyelenggarakan mudik gratis bagi masyarakat pengguna sepeda motor. Tahun ini adalah yang ketujuh kalinya perseroan menggelar acara itu.

  • Mengurangi Peredaran Uang Palsu

    Mengurangi Peredaran Uang Palsu

    Jelang Lebaran, uang yang beredar di masyarakat meningkat. Kondisi ini membuka peluang semakin banyaknya uang palsu beredar.

  • Pengusaha di Indonesia Timur Berharap Banyak pada Jokowi-JK

    Pengusaha di Indonesia Timur Berharap Banyak pada Jokowi-JK

    Pengusaha di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Wilayah Timur menaruh harapannya kepada pasangan capres dan cawapres terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

  • Total Kredit BCA Semester I-2014 Tembus Rp 321,3 Triliun

    Total Kredit BCA Semester I-2014 Tembus Rp 321,3 Triliun

    Penyaluran kredit PT Bank Central Asia Tbk (BCA) sepanjang paruh pertama tahun ini tercatat meningkat 14,6 persen sebesar Rp 40 triliun secara year on year.

  • SBY Harus Berbagi Beban APBN dengan Jokowi

    SBY Harus Berbagi Beban APBN dengan Jokowi

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa membantu pemerintahan Joko Widodo mendatang dalam kaitannya menjaga defisit APBN.