Sabtu, 29 November 2014

All News

  • Menteri ESDM: Setelah Ketemu Dirut Baru Pertamina, Tim Anti Mafia-Migas Sambangi Petral

    Menteri ESDM: Setelah Ketemu Dirut Baru Pertamina, Tim Anti Mafia-Migas Sambangi Petral

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan Tim Reformasi Tata Kelola Migas akan segera berkoordinasi dengan manajemen baru Pertamina di bawah kepemimpinan Dwi Soetjipto.

  • Ini Kriteria Presiden untuk Dirjen Pajak

    Ini Kriteria Presiden untuk Dirjen Pajak

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyeleksi calon-calon yang akan menjabat sebagai pejabat eselon I-Kemenkeu, tak terkecuali Direktur Jenderal Pajak.

  • 10 Desember, Buruh Ancam Mogok Nasional Lagi

    10 Desember, Buruh Ancam Mogok Nasional Lagi

    Kalangan buruh mengancam kembali akan melakukan mogok nasional pada 10 – 11 Desember 2014.

  • Kemenkeu Sesalkan Realisasi Pajak Baru 75,73 Persen

    Kemenkeu Sesalkan Realisasi Pajak Baru 75,73 Persen

    Tinggal dua bulan lagi tutup tahun, realisasi penerimaan pajak baru mencapai 75,73 persen dari target penerimaan pajak.

  • Soal Menu Singkong dan Buah Lokal, Ini Komentar Wamenkeu

    Soal Menu Singkong dan Buah Lokal, Ini Komentar Wamenkeu

    Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo setuju dengan imbauan seluruh kementerian dan departemen menyuguhkan singkong dan buah lokal dalam rapat-rapat.

  • Proyek Infrastruktur Marak, PT PP Optimistis Raup Laba Rp 730 Miliar

    – PT PP (Persero) Tbk menargetkan perolehan kontrak baru tahun 2015 sebesar Rp 27 triliun, atau tumbuh sebesar 25 persen dari tahun ini.

  • Anti Dumping CPO, Petani RI Bagai Menyubsidi Pengusaha Eropa

    Anti Dumping CPO, Petani RI Bagai Menyubsidi Pengusaha Eropa

    Kebijakan Uni Eropa mengenakan tarif bea masuk anti dumping untuk produk crude palm oil (CPO) yaitu biodiesel asal Indonesia sebesar 2,8-9,6 persen sangat merugikan.

  • Ketua OJK Akui Perbankan Belum Mengenal Industri Kemaritiman

    Ketua OJK Akui Perbankan Belum Mengenal Industri Kemaritiman

    "Perbankan Indonesia menilai kondisi maritim risikonya tinggi karena ketidakpahaman," imbuhnya.