JAKARTA, RABU - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta para pembantunya bersama pengusaha yang bergerak pada bahan kebutuhan pokok untuk menormalkan kembali harga-harga kebutuhan pokok. Untuk permintaan itu, para pengusaha minta insentif kebijakan perpajakan.
Permintaan pengusaha ada dua. Pertama, bea masuk semua komoditas pangan yang diimpor ditanggung pemerintah. Kedua, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi semua komoditas pangan ditanggung pemerintah.
"Presiden merespon sangat positif apa-apa yang disampaikan pelaku usaha untuk menormalkan harga," ujar Menko Perekonomian Boediono dalam jumpa pers usai pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/1).
Respon pasti pemerintah untuk program normalisasi harga kebutuhan pokok menurut Boediono akan dikeluarkan, Jumat lusa dalam bentuk Paket Stabilisasi Harga. Dalam paket kebijakan itu, dunia usaha diminta berbagi beban untuk kepentingan masyarakat umum.
Dalam rapat, diputuskan penetapan harga untuk beberapa kebutuhan pokok rakyat. Namun, karena harga yang diminta pemerintah tidak disetujui pengusaha, penetapan ditunda dan akan dibahas oleh tim teknis.
Produk pangan yang akan dipatok harganya adalah beras, minyak goreng, kedelai, terigu, dan minyak tanah.
"Kapan waktu secepat-cepatnya itu, kita kan tergantung juga pada ekonomi pasar. Kita lihat irama penyesuaian pasar," ujar Boediono.
(INU)
