Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: Kontrak Tangguh Merugikan Negara

Kompas.com - 28/08/2008, 14:15 WIB

Laporan Wartawan Kompas Wisnu A Nugroho

JAKARTA, KAMIS — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan, upaya negosiasi ulang kontrak gas Tangguh untuk Provinsi Fujian, China, dilakukan untuk mencegah potensi kerugian negara. Tim di bawah pengawasan Wakil Presiden Jusuf Kalla dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk upaya renegosiasi itu. "Kalau tidak diperbaiki, akan besar sekali kerugian negara dibandingkan kontrak-kontrak gas lain seperti di Bontang dan Arun," ujar Presiden saat memberi pengantar rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (28/8).

Pernyataan terbuka Presiden dikemukakan kepada seluruh menteri dan pejabat yang hadir dalam rapat. Tidak seperti biasanya, wartawan diberi akses meliput hingga beberapa puluh menit. Biasanya, wartawan bisa meliput rapat kabinet di Kantor Presiden hanya beberapa menit untuk sekadar mendapat gambar. "Ini yang mesti diperjuangkan untuk dinegosiasikan. Niat renegosiasi agar negara tidak dirugikan," ujar Presiden.

Kontrak gas Tangguh ditandatangani pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Saat itu, Yudhoyono menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan Kalla sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Tim negosiasi Tangguh dipimpin Taufik Kiemas, suami Megawati.

Untuk negosiasi ulang itu, Presiden menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sri Mulyani membentuk tim yang kuat bersama tim teknis terkait. "Tim akan di bawah supervisi Wapres," ujar Presiden.

Akhir pekan lalu, sesaat sebelum menghadiri penutupan Olimpiade Beijing, Wapres bertemu Wapres China Xi Jinping. Menurut Kalla, keduanya sepakat menegosiasi ulang kontrak gas Tangguh. Tidak ada satu keterangan pun dari pihak China soal hasil pertemuan atau konfirmasi soal pernyataan Kalla.

Karena pernyataan Kalla, persoalan kontrak gas Tangguh kembali hangat dibicarakan. Pembicaraan ini tidak lepas dari rivalitas yang tidak pernah padam antara pemerintah dan oposisi di DPR. Pemerintah diwakili Yudhoyono-Kalla dan oposisi diwakili Megawati. Saat ini, oposisi di parlemen tengah menyelidiki sejumlah kasus soal kebijakan energi, termasuk kebijakan kenaikan harga BBM oleh pemerintahan Yudhoyono-Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com