JAKARTA, SENIN - Pemerintah China menilai kontrak gas alam cair atau LNG (liquified natural gas) dari Lapangan Tangguh, Papua ke Fujian sudah dalam koridor yang saling menguntungkan. Hal tersebut disampaikan Dubes China yang baru untuk Indonesia, Zhang Qiyue.
"Saat itu, kontrak berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan. Kami ingin prinsip tersebut tetap berlanjut dalam kerja sama mendatang," kata Qiyue usai bertemu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, Senin (1/9).
Menurut Qiyue, semua pihak mesti melihat kembali kontrak yang telah ditandatangani tahun 2002 dan juga sejarah kontraknya. Hal tersebut terkait keinginan Indonesia untuk melakukan negosiasi ulang mengenai penetapan harga jualnya.
"Saat itu telah diputuskan secara G to G (government to governement)," katanya.
Untuk melakukan negosiasi ulang tersebut, Pemerintah Indonesia telah membentuk tim yang diketuai Menko Perekonomian Sri Mulyani. Negosiasi diterima Pemerintah China setelah Wapres Jusuf Kalla melakukan kunjungan ke China dan menyampaikan hal tersebut secara langsung.
Wapres Jusuf Kalla mengatakan, jika tidak dilakukan negosiasi ulang, Indonesia dirugikan 75 miliar dollar AS selama 25 tahun kontrak. Sebab, harga jual yang ditetapkan saat itu flat sebesar 3,3 dollar AS/mmbtu, jauh di bawah harga pasar saat ini sekitar 20 dollar AS/mmBtu.
