JAKARTA, SENIN - Pemerintah menargetkan dapat melakukan optimalisasi pasokan bahan bakar gas ke 10 pembangkit PT PLN (Persero) pada 2009.
Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro dalam rapat kerja membahas subsidi listrik dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Senin (15/9) mengatakan, ke-10 pembangkit tersebut membutuhkan gas sebesar 899 miliar british thermal unit per hari (BBTUD). "Melalui optimalisasi gas, subsidi listrik tahun 2009 bisa Rp58,44 triliun. Kalau tanpa optimalisasi, subsidi listrik mencapai Rp60,43 triliun atau sesuai Nota Keuangan 2009," katanya.
Namun, lanjutnya, kalau subsidi listrik tetap Rp60,43 triliun, dengan optimalisasi gas, target pertumbuhan penjualan listrik akan mengalami kenaikan dari 5,63 persen menjadi 6,99 persen.
Menurut Purnomo, kendala pasokan gas ke pembangkit bermacam-macam. "Bukan hanya komitmen pemerintah untuk menyediakan gas, tapi juga operasional seperti pembangunan pipa dan kesepakatan harga gas yang membutuhkan waktu," katanya.
Dirut PLN Fahmi Mochtar mengatakan, saat ini, sebanyak 13 pembangkit gas berkapasitas total 9.551 MW membutuhkan pasokan gas sebanyak 1.595 BBTUD.
Dengan optimalisasi, dari kebutuhan 1.595 BBTUD itu, tahun 2009 akan terpenuhi pasokan gas sebesar 899 BBTUD atau 55,7 persennya, sehingga masih kurang 731 BBTUD.
Ke-10 pembangkit yang akan dioptimalkan pemakaian gasnya adalah PLTGU Gresik 220 BBTUD, PLTGU Muara Tawar 250 BBTUD, PLTGU Cilegon 80 BBTUD, dan PLTGU Tanjung Priok 120 BBTUD.
Selain itu, PLTGU Muara Karang 40 BBTUD, PLTGU Belawan 25 BBTUD, Sistem Sumatera Bagian Selatan 90 BBTUD, PLTG Teluk Lembu 30 BBTUD, PLTG Aceh Timur 15 BBTUD, dan Sistem Kaltim 19 BBTUD.
Fahmi juga mengatakan, sebanyak 10 pembangkit masih kekurangan gas. Pembangkit itu adalah PLTGU Grati 50 BBTUD, Gresik 130 BBTUD, Tambak Lorok 146 BBTUD, Muara Tawar 80 BBTUD, dan Cilegon 30 BBTUD.
Selain itu, PLTGU Tanjung Priok 40 BBTUD, PLTGU Muara Karang 30 BBTUD, PLTGU Muara Karang Repowering 100 BBTUD, PLTGU Belawan 105 BBTUD, dan Sistem Kaltim 20 BBTUD.
Pemerintah dan DPR sepakat menunda pembahasan subsidi listrik pada raker mendatang.
