JAKARTA, SELASA - Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, Selasa (16/9) sore menyatakan, saat ini Tim Renegosiasi Kontrak LNG Tangguh baru mengkaji dan menganalisasi semua dokumen terkait dengan renegosiasi kontrak LNG Tangguh. Habis Lebaran baru negosiasi, tandas Wapres Kalla, saat ditanya pers, sebelum buka puasa bersama dengan karyawan Seswapres di Istana Wapres, Jakarta, Selasa sore.

Sebelumnya, saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Selasa siang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, Tim Renegosiasi Kontrak LNG Tangguh yang dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Menko Perekonomian, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, secara resmi mulai bekerja Selasa ini.

Tim ini diminta jangan banyak bicara dan memberikan janji. Akan tetapi, banyak bekerja dan memberikan bukti, yaitu perubahan kontrak LNG Tangguh yang menguntungkan negara dan masyarakat Papua.

Sebelum sidang kabinet, di ruang kerjanya, Presiden Yudhoyono menerima sembilan pimpinan dan anggota Tim Renegosiasi Kontrak LNG Tangguh. Presiden hanya didampingi Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, dan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda.

Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani didampingi dua orang narasumber tim, yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro dan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil.

Hadir pula lima anggota tim adalah Mohammad Ikhsan (Staf Khusus Menko Perekonomian), Evita Legowo (Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi), Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas (BP Migas) R Priyono, Komisaris (PT)Pertamina Umar Said serta Dubes RI. 

Bekerjalah dengan menggunakan sistem, transparan dan jangan ada konflik kepentingan. Dengan demikian harapan kita bisa berakhir dengan baik. Tim ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Wapres memberikan supervisi dan memastikan mereka berjalan dengan baik dalam proses renegosiasi itu, kata Presiden.  

Diharapkan oleh Presiden, tim menjalankan tugasnya dengan baik. "Sedikit bicara, akan tetapi banyak bekerja. Dan, jangan terlalu gaduh. Akan tetapi, supaya kontrak itu diperbaiki untuk kepentingan negara kita. Juga untuk kepentingan saudara kita di Papua (lokasi proyek Tangguh), sehingga kontrak yang lain pun dapat dibuat dengan baik," ujar Presiden.

Share

Tweet