JAKARTA, SELASA - Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati meminta kelonggaran kepada DPR atas target pembiayaan defisit yang diutamakan bersumber dari penerbitan SBN.
Kelonggaran yang diminta adalah terkait dengan waktu pengambilan keputusan penerbitan SBN. Kelonggaran itu dibutuhkan agar pemerintah memiliki ruang yang cukup luas untuk bermanuver.
Sri Mulyani mengungkapkan itu di Jakarta, Selasa (23/9) saat berbicara dalam Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR dengan Gubernur Bank Indonesia Boediono dan Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Paskah Suzetta.
Dalam laporannya, Koordinator Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit , dan Pembiayaan RAPBN 2009 DPR, Harry Azhar Azis menyebutkan, dengan penetapan defisit sebesar 1,7 persen terhadap PDB, maka nominal defisit APBN 2009 yang harus ditutup mencapai Rp 91,773 triliun. Nominal defisit tersebut turun Rp 7,853 triliun dibandingkan usulan pemerintah dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2009 senilai Rp 99,626 triliun.
Manuver dalam penerbitan SBN sangat diperlukan mengingat kondisi pasar modal dan uang internasional di tahun 2009 diproyeksikan masih dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian dan rapuh.
Atas dasar itu, berbagai catatan yang dilampirkan oleh Panitia Kerja dalam laporannya diharapkan tidak menjadi mandat yang mengikat pada pemerintah karena penerbitan SBN sangat terkait dengan ketepatan harga dan waktu, seh ingga hasil yang diperoleh menjadi maksimal.
"Kami tetap berjalan dengan rambu kehati-hatian, namun implementasinya kami harap diserahkan kepada pemerintah. Karena kalau tangan dan kaki diikat, kami tidak bisa bermanuver," ujar Sri Mulyani.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.