LIMA, MINGGU - Para pemimpin negara dan wilayah yang tergabung dalam forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik menyerukan dilakukannya reformasi yang komprehensif di sejumlah lembaga keuangan internasional, termasuk Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia.
Hal itu sekaligus harus merefleksikan makin besarnya peranan negara berkembang untuk secara bersama mengatasi krisis keuangan global, sekaligus menyongsong tantangan abad ke-21.
Hal itu disampaikan 21 pemimpin anggota APEC dalam suatu pernyataan bersama di Lima, Peru, Sabtu (22/11) atau Minggu WIB, sebagai jawaban terhadap krisis keuangan yang kini praktis menjadi momok perekonomian global.
APEC menyadari, IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), Bank Pembangunan Inter-Amerika, dan lembaga keuangan multilateral lainnya berperan penting dalam membantu negara yang dilanda krisis. IMF yang selama ini berperan sebagai juru selamat seharusnya melakukan kolaborasi dengan lembaga keuangan internasional lainnya sehingga penyelamatan dapat lebih terintegrasi. Mencakup berbagai kebijakan makro, sekaligus memberikan peringatan dini kepada negara-negara yang dililit krisis. Para menteri keuangan anggota APEC juga ditugaskan untuk secara aktif memonitor kondisi spesifik di lingkungan negara-negara APEC.
Pemimpin APEC juga menyatakan, prinsip pasar bebas, praktik perdagangan, dan investasi yang terbuka tetap merupakan mesin pertumbuhan ekonomi dunia. Sekaligus merangsang lapangan kerja, yang pada gilirannya mengurangi kemiskinan.
”Melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia akan memunculkan praktik proteksionistik, yang justru akan memperburuk situasi perekonomian sekarang ini,” kata pemimpin APEC.
Karena itulah, APEC mendukung Deklarasi Washington yang dihasilkan para pemimpin 20 negara (G-20) akhir pekan lalu, seraya menegaskan dalam tempo 12 bulan ke depan diusahakan untuk mengurangi segala hambatan di bidang perdagangan barang, jasa , serta investasi global. APEC menggarisbawahi Agenda Pembangunan Doha dalam kerangka kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk mengikis segala hambatan ekonomi dan perdagangan harus dituntaskan sebelum tutup tahun ini.
Deklarasi Bogor
Dengan sikap ini, mereka menegaskan kembali kesepakatan pemimpin APEC yang dikenal sebagai Deklarasi Bogor untuk terselenggaranya tata perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka di wilayah Asia Pasifik. Deklarasi tahun 1994 ini membagi komitmen itu berlaku untuk negara maju pada tahun 2010, dan negara berkembang tahun 2020.
APEC dibentuk tahun 1989 di Canberra, Australia, untuk mengkoordinasikan pengurangan segala hambatan tarif dalam perdagangan dan investasi. Semula hanya merupakan forum informal di antara para menteri 12 negara, yang kemudian pada tahun 1993 di Blake Islands, AS, dimulailah pertama kalinya pertemuan para pemimpin APEC. Forum itu kian besar hingga mencakup wilayah cincin Asia Pasifik, bahkan besar kemungkinan kelak akan melibatkan India sebagai anggota baru.
Ke-21 negara wilayah APEC kini dihuni lebih dari sepertiga penduduk dunia, lebih dari separuh perekonomian dunia yang dicerminkan besaran produk domestik bruto (GDP), dan menyumbang 70 persen dari pertumbuhan ekonomi sejagat.
Dalam rangka pertemuan pemimpin APEC ini pula, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin mengadakan pembicaraan bilateral dengan PM Australia Kevin Rudd. Kedua negara merupakan ketua bersama gugus tugas APEC untuk memfasilitasi dampak bencana alam. Disepakati pembentukan sebuah fasilitas pelatihan dan riset di Jakarta yang akan mulai beroperasi April 2009. Anggaran untuk mengoperasikan fasilitas ini sekitar 42 juta dollar AS selama lima tahun.
