Sabtu, 25 Oktober 2014

/ Bisnis & Keuangan

Aprindo Keberatan dengan Permendag No 53/2008

Senin, 5 Januari 2009 | 17:24 WIB

JAKARTA, SENIN - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyatakan kekecewaan, keprihatinan, dan keberatan mendalam atas adanya ketentuan Permendag No 53 Tahun 2008 yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,  Pusat Perbelanjaan dan Toko Moderen.

Dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/1), Sekjen Aprindo Rudy Sumampouw menyampaikan tujuh pernyataan sikapnya mengenai ketentuan Permendag No 53 atas batasan-batasan dengan tujuh pertimbangan utama yaitu, pertama, bertentangan dengan Perpres 112 tahun 2007 pasal 8 sebagai payung hukum permendag dalam hubungan antara Retailer dan Pemasok Non-UMK yang secara khusus mengharuskan adanya azas kebebasan berkontrak, jelas, wajar, berkeadilan, saling menguntungkan dan disepakati kedua belah pihak (Retaler dan Pemasok Non-UMK) tanpa tekanan.

Kedua, bertentangan dengan azas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH?Perdata yang bunyinya "Semua yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya" dan pasal 1320 dan 1323 KUH Perdata yang tidak memperbolehkan adanya pemaksaan dalam perjanjian kesepakatan antara pihak satu dengan pihak lainnya.

Ketiga, bersifat pemaksaan sepihak kepada Aprindo sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam kesepakatan dagang sehingga merugikan Aprindo.

Keempat, bertentangan dengan kebijakan pro-pasar, bertentangan dengan dinamika dunia retail, menghambat kreatifitas pelaku usaha retail, dan merusak tatanan perekonomian nasional dalam menjalankan operasi pasar secara efisien, efektif, pro-pasr dan ekonomi biaya rendah.  Konsumen dan perekonomian nasional akan dirugikan.

Kelima, bertentangan dengan azas keterbukaan negosiasi, fit and proper test yang transparan dan sistematis dalam pemilihan Supplier Non-UMK ataupun Retailer sendiri, sehingga settiap regulatory pembatasan akan memicu biaya tidak resmi, korupsi, pungli dan informal economy biaya tinggi.

Keenam, berdampak pada peningkatan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya memicu kenaikan harga, tingkat inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat.

Ketujuh, permendag dipandang tidak akurat telah meniadakan  klausul-klausul penting yang sudah dibahas bersama asosiasi seperti pengikut serta departement store dalam trading term, penghapusan definisi kebutuhan bahan pokok, dan penghapusan klausula kebebasan kreatifitas berpromosi bersama antara pemasok dan retailer.


Editor :
Sumber: