JAKARTA, SENIN - Terpilihnya Dirut Permamina Karen Agusetiawan, terus mendapat kritikan dari kalangan DPR. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN yang juga pengamat politik ekonomi Drajad Wibowo berharap agar dirut Pertamina terpilih, memenuhi janjinya melakukan evaluasi dan melakukan perbaikan struktur internal di salah satu badan usaha milik negara (BUMN) ini.
"Bagi kami di DPR, track record Karen yang ditunjuk menggantikan Ari Sumarno tidaklah menjanjikan. Muatan politisnya lebih terasa soal pergantian ini. Sebelumnya, Karen tidak pernah ada track record dalam melakukan gebrakan di Pertamina, sepi-sepi saja, tidak terdengar sesuatu yang fenomenal," kata Drajad Wibowo kepada Persda Network,Senin (9/2).
"Kalau dikatakan ingin membenahi Pertamina di sektor hulu, track record sebelumnya, tidak ada. Tidak ada terobosan berharga bagi kebaikan Pertamina selama ini. Namun, karena sudah terpilih, Karen harus mampu menjawab semua pertanyaan yang selama ini belum terjawab atas tidak baiknya kinerja Pertamina selama ini," lanjut Drajad.
Drajad berharap, Karen dapat melakukan terobosan baru di Pertamina, yaitu dengan membubarkan organisasi Integrated Supply Chain (ISC), yang selama ini juga menjadi permasalah utama, tidak baiknya kinerja Pertamina. Jangan sampai, sambung Drajad, Karen terpilih hanya mengesankan untuk kepentingan politik semata.
"Kalau tokoh-tokoh perminyakan lainnya yang jadi Dirut, tentu lain soal. Meski begitu, kita bisa positif thinking kepada Dirut yang baru dengan melakukan evaluasi atas keberadaan ISC yang sangat berperan penting saat ini di Pertamina. Membubarkan ISC adalah komitmen dalam membongkar mafia minyak yang terjadi selama ini disana (Pertamina)," ungkapnya.
Carut marutnya pengelolaan minyak oleh Pertamina, di awal tahun 2009 menerapkan mySap, rekomendasi konsultan Pertamina McKinsey yang malah mengakibatkan kemacetan distribusi BBM diberbagai daerah.
McKinsey juga dikenal sebagai konsultan yang melahirkan ISC yang ingin memonopoli seluruh transaksi impor minyak mentah dan BBM dari perusahaan minyak terbesar di Indonesia.
ISC dibentuk, jelasnya, mungkin dengan tujuan baik. Akan tetapi selama kondisi Pertamina masih seperti sekarang ini, tentunya keberadaannya dipertanyakan. Apalagi, ISC dibentuk tanpa persetujuan dan tidak sesuai mekanisme yang baik.
"Pembentukan ISC untuk menangani dan melakukan distribusi BBM sangat bagus. Tapi kalau pembentukannya sesuai rule of law, sesuai aturan main, tidak masalah. Sementara ini, tidak melalui mekanisme sesuai aturan," tegas Drajad.
"Kalau keberadaan ISC dibentuk, atau organisasinya malah disalahgunakan oleh orang-orang dalam Pertamina, dibiarkan, sama saja membiarkan mafia minyak terus terjadi. Oleh karena itu, keberadaan organisasi ISC di Pertamina ini layak dievaluasi yang didasari atas keinginan lakukan pembenahan menyeluruh Pertamina menjadi lebih baik," katanya lagi.