JAKARTA, KAMIS — Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral mengajukan tambahan margin keuntungan dan pendistribusian untuk PT Pertamina. Dengan usulan itu, subsidi untuk BBM bersubsidi bertambah Rp 7 triliun. Departemen Keuangan minta usulan itu ditinjau kembali.
Menurut Departemen Keuangan, penambahan subsidi untuk BBM akan membebani keuangan negara. Menurut Dirjen Migas Evita Legowo, dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu (11/2), dengan penambahan anggaran subsidi itu, total subsidi BBM menjadi Rp 38 triliun.
Sebelumnya, Departemen ESDM dan Depkeu menyepakati subsidi BBM yang diajukan ke DPR Rp 31,4 triliun. Adapun angka awal subsidi BBM yang diajukan dalam APBN Perubahan 2009 sebesar Rp 22,9 triliun.
Alasan penambahan margin untuk Pertamina, menurut Dirjen Migas, karena Pertamina harus menambah agen pengecer di daerah terpencil.
Untuk itu, pemerintah mengusulkan besaran alpha rata-rata Rp 704 per liter untuk harga minyak 60 dollar AS per barrel atau 14,04 persen. Rata-rata alpha menjadi Rp 690 per liter atau 16,05 persen di harga minyak 50 dollar AS. Usulan itu lebih tinggi dari usulan alpha semula yang rata-rata Rp 490 per liter, atau 14,3 persen di harga minyak 45 dollar AS per barrel.
Menanggapi usulan tersebut, Dirjen Anggaran Depkeu Anny Ratnawati meminta agar usulan Departemen ESDM, yang mengubah alpha persentase menjadi nominal ditinjau ulang.
Penerapan usulan tersebut, kata Anny, akan memberi beban lebih besar pada anggaran negara. Padahal, di tengah krisis keuangan global saat ini, kondisi perekonomian tidak dapat diprediksi.
Dijelaskan, pendapatan negara yang sudah ditargetkan untuk mendanai pengeluaran diperkirakan akan turun. Ini berpengaruh pada defisit anggaran.
Margin wajar
Menurut Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas Tubagus Haryono, hitungan rata-rata margin untuk Pertamina sudah melalui perhitungan per wilayah distribusi niaga.
Untuk pendistribusian BBM tahun ini, BPH Migas memperkecil luas wilayah distribusi niaga untuk mendapatkan hitungan margin yang lebih tepat. Wilayah distribusi niaga kini bertambah dari empat menjadi 14. Biaya pendistribusian ditetapkan dengan asumsi BBM dari kilang terdekat, bukan impor. Berdasarkan hitungan BPH, biaya distribusi untuk BBM Rp 568-Rp 1.384 per liter.
Hitungan margin itu, kata Tubagus, bisa dicapai jika BBM disalurkan sesuai kuota per kabupaten atau kota, seluruh jenis BBM sesuai kuotanya terdistribusi di semua lembaga penyalur di seluruh wilayah distribusi niaga, dan dijual sesuai harga yang berlaku.
Direktur BBM BPH Migas Eri Soedarmo menegaskan, Pertamina harus bisa mendistribusikan BBM dengan patokan biaya distribusi yang ditetapkan pemerintah. ”Kalau mereka mengambil dari impor, biaya pengirimannya jadi lebih mahal karena harus mampir di terminal penyimpanan BBM dulu,” ujarnya.
Dengan model margin per wilayah distribusi, kata Eri, kelebihan biaya harus ditanggung sendiri oleh Pertamina.
Direktur Niaga dan Pemasaran PT Pertamina Achmad Faisal menjelaskan, dengan hitungan pendistribusian dan keuntungan berbeda di setiap wilayah, margin yang diperoleh Pertamina relatif wajar. Pertamina bisa lebih lancar menyalurkan BBM karena tidak terhambat soal margin.
Dikatakan, Pertamina berusaha mengurangi impor dan mengutamakan produksi dari kilang dalam negeri. ”Pertamina bisa memenuhi patokan yang ditetapkan pemerintah. Bagi kami, yang penting dapat margin yang wajar,” kata Faisal.
