Demikian disampaikan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, Jumat (6/3) di Istana Wapres, Jakarta. ”Memang ada PHK. Akan tetapi, dengan proyek baru dari stimulus fiskal dengan angka yang signifikan, seperti untuk proyek infrastruktur yang akan dipercepat pelaksanaannya serta pemberian fasilitas pajak, mudah-mudahan itu dapat menyerap tenaga kerja yang di-PHK,” ujar Wapres Kalla.
Wapres menanggapi dampak krisis ekonomi global yang sudah sampai ke Indonesia. Data dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menunjukkan, sampai tanggal 27 Februari, sebanyak 37.905 buruh terkena PHK akibat kolapsnya sejumlah industri. Ini belum termasuk 16.329 buruh yang dirumahkan karena pabrik tidak lagi optimal dalam produksi (
Menurut Wapres, melalui stimulus fiskal di berbagai proyek pembangunan, seperti infrastruktur jalan tol, bandar udara, pelabuhan, proyek listrik 10.000 megawatt tahap I dan II, 10 juta sambungan air bersih, dan peningkatan ekspor, hal itu dapat menyerap kembali sekitar 38.000 tenaga kerja yang sebelumnya terkena PHK.
Saat ditanya sampai berapa perkiraan tenaga kerja yang bisa diserap, Wapres Kalla menjawab, hal tersebut hanya soal waktu. ”Kalau dihitung dengan stimulus fiskal secara keseluruhan, saya kira bisa mengimbangi gelombang PHK yang terjadi sampai 38.000 orang,” ujarnya.
Di tempat terpisah, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno menjelaskan, sebanyak 600.000 tenaga kerja Indonesia (TKI) yang terkena PHK di luar negeri akan ditampung pada program pelatihan di balai latihan kerja (BLK) di 200 kabupaten. Mereka diharapkan mendapatkan keterampilan baru yang akan menjadi bahan untuk mencari pekerjaan pengganti di dalam negeri.
Erman mengungkapkan hal itu, Kamis malam, seusai menghadiri rapat koordinasi dengan Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati bersama 10 menteri lain yang mendapatkan jatah stimulus fiskal (lihat
Menurut Erman, total lapangan kerja yang akan tercipta akibat pencairan stimulus fiskal masih diperhitungkan oleh departemen masing-masing karena terjadi berkali-kali perubahan data. Namun, khusus untuk Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah penyerapannya sebanyak 600.000 orang, yang semuanya adalah TKI yang dididik di BLK yang ada di 33 provinsi.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, anggaran stimulus sebesar Rp 6,6 triliun itu diharapkan menciptakan lapangan kerja baru untuk 500.000 orang.
”Proyek yang kami prioritaskan adalah rehabilitasi kerusakan-kerusakan akibat banjir pada banjir yang lalu, seperti di sekitar Bengawan Solo (Rp 300 miliar) dan provinsi lain. Kebanyakan akan digunakan untuk membangun tanggul yang rusak karena banjir. Itu kontraknya sudah ada, jadi kami tinggal membayarnya saja,” kata Djoko.
Anggaran stimulus fiskal untuk infrastruktur mulai disalurkan setelah 18 Maret 2009. Oleh karena itu, 11 departemen dan kementerian nondepartemen penerima stimulus fiskal infrastruktur harus menetapkan detail proyek-proyeknya maksimal pada 11 Maret 2009.
”Kementerian dan lembaga harus menyelesaikan RKA (rencana kerja anggaran) maksimal 11 Maret. Setelah itu, Departemen Keuangan akan menyelesaikan penyusunan DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) maksimal 18 Maret 2009,” ujar Sri Mulyani.
Di Bawen, Jawa Tengah, Koordinator Tim Advokasi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jateng Agung Wahono mengingatkan, gelombang PHK saat ini masih merupakan ”badai” awal dari gelombang lebih besar yang diperkirakan berlangsung akhir semester I-2009. Sayangnya, hampir semua pemerintah kabupaten dan kota di Jateng belum mempunyai program jaring pengaman PHK yang riil.
Agung Wahono mengatakan, gelombang PHK di Jateng saat ini mencapai 5.000 pekerja, masih separuh dari angka yang direncanakan perusahaan sekitar 10.000 orang.
”Ada 15 perusahaan orientasi ekspor yang sudah konsultasi dan mereka mulai merealisasikan PHK bertahap mulai awal tahun ini. Puncaknya antara April dan Juni apabila belum ada sinyal positif dari pasar,” katanya.
Di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, dari catatan Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Keluarga Berencana (Disnakersos KB) Sleman, jumlah perusahaan yang melakukan PHK hingga saat ini tercatat sebanyak 37. Adapun jumlah tenaga kerja yang terkena PHK mencapai 533 orang.
”Untuk periode Januari sampai Maret ini, tercatat 15 PHK yang dilakukan lima perusahaan,” ujar Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnakersos KB Sleman Basuki.
Ia menambahkan, dampak krisis juga membuat delapan perusahaan mengajukan penundaan pembayaran upah minimum provinsi pada 2008, atau lebih banyak dari tahun 2007 yang hanya dua perusahaan.(joy/har/oin/eng/wer/gal)
- Data tidak tersedia.
- Data tidak tersedia.
