JAKARTA, KOMPAS.com — Pemberian stimulus PPh Pasal 21 dinilai kurang efektif karena tidak memberikan perputaran kas yang cepat. Stimulus ini juga dinilai tidak mampu menyerap banyak tenaga kerja.
"Saya bicara dari segi pengusaha, kebijakan ini memang baik, namun menurut saya kurang efektif karena tidak mendatangkan multiplier effect," kata Presiden Direktur PT Bakrie Telecom Tbk sekaligus Wakil Ketua Umum Bidang Telematika Kadin Anindya Bakrie, Sabtu (14/3).
Lebih jauh Anindya mengatakan, stimulus akan lebih efektif bila diberikan untuk percepatan proyek infrastruktur. Menurut dia, proyek infrastruktur akan menyerap banyak tenaga kerja. "Lebih baik untuk percepatan di bidang infrastruktur karena merupakan real cash generation dan juga circulation," katanya.
Ia mencontohkan, pembangunan sebuah jalan tol akan langsung menyerap lebih banyak tenaga kerja bila dibandingkan memberi insentif langsung. Perputaran uang dimulai sejak dilakukan pengaspalan jalan hingga jalan tol selesai dibangun.
"Waktu mengaspal tuh pastinya orang membutuhkan minum, nah nanti ada yang berjualan minuman. Jalan tol selesai, akan ada banyak mobil yang lewat, butuh bensin dan tempat makan. Nah ini akan memberikan perputaran kas yang cepat," paparnya.
Hal ini juga akan meningkatkan daya beli masyarakat yang nantinya berdampak pada perekonomian secara makro.
Menanggapi stimulus fiskal di sektor infrastruktur senilai Rp 12,2 triliun yang akan digelontorkan pemerintah, Anindya mengatakan positif. "Kalau dari Kadin menilainya baik, yang penting realisasinya. Karena saya rasa proyek-proyeknya akan meningkatkan tenaga kerja," tuturnya.
