JAKARTA, KOMPAS.com — Ketatnya likuiditas di perbankan yang terjadi saat ini akan bertambah parah jika pemerintah kembali lambat mencairkan anggaran belanjanya seperti tahun 2008. Jika ini terjadi, suku bunga deposito dan suku bunga kredit akan tetap tinggi.
Suku bunga kredit yang tinggi pada akhirnya akan mempersulit dunia usaha mengakses pembiayaan dari perbankan.
”Kelambatan belanja pemerintah akan membuat likuiditas di sistem keuangan semakin kering. Akibatnya, bank akan saling berebut dana sehingga mendorong kenaikan bunga. Ini akan membuat ekonomi domestik terjerumus lebih dalam,” kata Kepala Ekonom Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa, Senin (16/3) di Jakarta.
Saat ini likuiditas industri perbankan memang cenderung membaik dibandingkan triwulan IV-2008. Salah satunya tecermin dari terus meningkatnya posisi Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Posisi SBI naik dari Rp 148,36 triliun pada akhir Agustus 2008 menjadi Rp 258,9 triliun pada Februari 2009.
Namun, likuiditas yang ada tidak merata dan tidak mudah diakses oleh setiap bank. Terjadi segmentasi likuiditas, di mana bank-bank besar kelebihan likuiditas dan bank-bank kecil kekurangan likuiditas. Dampaknya, likuiditas tetap terasa ketat yang terindikasi dari suku bunga deposito yang sulit turun dari level 11-12 persen per tahun.
Segmentasi likuiditas terlihat dari meningkatnya pangsa dana pihak ketiga (DPK) yang dimiliki 10 bank terbesar. Pangsa DPK 10 bank terbesar meningkat dari 62 persen pada November 2008 menjadi 65 persen pada akhir 2008.
Perpindahan dana
Seiring meningkatnya ketidakpastian akibat krisis ekonomi global, terjadi perpindahan
Saat ini DPK di perbankan mulai menurun, dari Rp 1.775 triliun pada akhir Desember 2008 menjadi Rp 1.766 triliun pada akhir Januari 2009. Penurunan tersebut karena banyak deposan mengalihkan dananya ke surat berharga yang diterbitkan pemerintah. Sepanjang tahun ini pemerintah akan menerbitkan surat utang baru senilai Rp 61 triliun untuk membiayai defisit anggaran.
Surat utang negara dipandang lebih menarik dibandingkan deposito. Misalnya, sukuk ritel yang diterbitkan pemerintah bulan lalu memberikan margin yang setara 12 persen, jauh di atas rata-rata suku bunga deposito. Sukuk juga dijamin penuh pemerintah, sementara deposito yang bunganya di atas penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan tidak dijamin.
Likuiditas akan semakin ketat jika pemerintah seperti tahun-tahun sebelumnya lambat mencairkan belanjanya. Pada Januari 2009 dana pemerintah di BI telah mencapai Rp 121 triliun, naik dibandingkan bulan sebelumnya sebesar Rp 92 triliun.
”Untuk mengantisipasi kondisi yang belum pasti di masa
Sementara itu, ekonom BRI, Djoko Retnadi, mengatakan, surat berharga yang diterbitkan pemerintah cenderung menjadi musibah bagi bank-bank kecil.
Kekhawatiran bank akan likuiditas yang makin ketat ke depan menyebabkan penurunan BI Rate dan suku bunga penjaminan yang agresif tidak banyak berpengaruh.
Bank terbukti lebih memilih merugi dengan memberi suku bunga deposito tinggi kepada nasabah ketimbang berada dalam posisi kesulitan likuiditas karena dananya ditarik nasabah.
Dalam situasi krisis seperti saat ini, kesulitan likuiditas bisa dengan mudah menyebabkan bank bangkrut. Oleh karena itu, untuk menghindari kondisi likuiditas yang makin ketat, pemerintah harus mempercepat belanjanya.
