SEMARANG, KOMPAS.com — Terkait pernyataannya soal pendidikan gratis, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo mengaku siap memenuhi panggilan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk mengklarifikasi pernyataan tersebut.
Pasalnya, Gubernur sebenarnya mendukung program nasional mengenai pendidikan gratis. Namun, dia meminta pemerintah pusat memberikan rincian pendidikan gratis yang diterima oleh masyarakat.
"Pendidikan gratis itu implementasinya di tingkat bawah sangat rancu, karena kenyataannya masih banyak orangtua murid yang dipungut biaya," ujar Bibit Waluyo, di Kota Semarang, Senin (6/4).
Menurut Bibit, pendidikan gratis yang dicanangkan oleh pemerintah pusat memerlukan tolok ukur yang jelas agar tidak membuat rakyat protes. "Rakyat jangan dibohongi, gratis kok diminta lagi," katanya.
Untuk itu, Bibit mengatakan, terminologi pendidikan murah lebih relevan dibandingkan pendidikan gratis. Hal ini berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan.
Bibit mengemukakan, pendidikan gratis di Jateng sulit dicapai karena keterbatasan anggaran. Dia mencontohkan, Pemprov Jateng telah mengalokasikan dana dari APBD untuk pendidikan sebesar Rp 1,1 triliun ditambah dengan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat sebesar Rp 2,5 triliun.
Namun, Bibit mengakui, dana yang dibutuhkan untuk menyubsidi pendidikan gratis di 22.295 sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Jateng mencapai Rp 11 triliun. "Sisanya ini, siapa yang akan nomboki," kata Bibit.
