WASHINGTON, KOMPAS.com
Obama dijadwalkan bertemu dengan pemimpin perusahaan penerbit kartu kredit, termasuk American Express, Visa, dan Master Card di Gedung Putih. Pemerintahannya akan memberlakukan aturan baru.
”Presiden yakin industri kartu kredit memerlukan aturan baru. Dia berharap bisa mendapatkan pembicaraan yang produktif dengan perwakilan industri kartu kredit mengenai dampak krisis terhadap para konsumen,” ujar penasihat khusus Valerie Jarret, Rabu lalu.
Juru bicara kepresidenan, Robert Gibbs, menyatakan, Obama ingin meyakinkan bahwa semua orang yang memiliki kartu kredit tidak mendapatkan suku bunganya berlipat ganda pada suatu hari dalam basis harian, seperti yang tercantum dalam kontrak yang tidak pernah dibaca.
”Atau kita akan menemukan pengenaan biaya tertentu pada sebuah kartu kredit,” ujar Gibbs dalam pesawat kepresidenan AS, Air Force One, sekembali Obama dari kunjungannya ke Iowa.
Para anggota Komisi Jasa Keuangan DPR AS kini tengah melakukan voting untuk penyusunan rancangan undang-undang yang isinya memperketat aturan untuk industri kartu kredit.
Anggota Kongres dari Partai Demokrat New York Democratic, Carolyn Maloney, yang menulis RUU Hak Pemegang Kartu Kredit, mengatakan, RUU itu akan menyamakan tataran antara pemegang kartu kredit dan perusahaan kartu kredit. ”Selama ini hubungan hanya satu sisi, tetapi fungsi pasar akan menjadi lebih baik jika semua pihak mengetahui apa yang mereka hadapi,” ujarnya.
”RUU ini akan memberikan transparansi terhadap hubungan kontrak dan memberikan alat
RUU itu melindungi pemegang kartu kredit dari kenaikan tingkat suku bunga sepihak, meyakinkan mereka yang membayar tepat waktu tidak akan kena denda, serta melindungi mereka dari salah interpretasi syarat dan ketentuan yang dicetak sangat kecil pada kontrak kartu.
RUU itu juga memberdayakan pemegang kartu kredit untuk menentukan sendiri batas kredit mereka dan mendesak perusahaan kartu kredit mengenakan alokasi pembayaran yang adil.
Gedung Putih telah memberikan pertanda akan mengganti beberapa poin dari RUU tersebut sebelum diminta pendapat di DPR secara penuh.
Perusahaan kartu kredit memperingatkan, proposal reformasi tersebut dapat mengetatkan pasar kredit yang saat ini sedang ketat.
Para pejabat mengatakan, Obama yang menyerukan reformasi industri selama kampanye presiden tahun 2008 tidak ingin menghukum industri semata-mata karena mereka melakukan praktik yang tidak adil.
”Presiden menyadari bahwa kartu kredit merupakan sumber likuiditas dan dapat menjadi alternatif kredit terakhir dalam masa perekonomian sulit seperti sekarang ini,” ujar pejabat tersebut. Industri kartu kredit telah mengucurkan empat triliun kredit di pasar AS.

