SURABAYA, KOMPAS.com - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Jawa Timur mencatat jumlah pengangguran di Jawa Timur mencapai satu juta jiwa dan angka pemutusan hubungan tenaga kerja atau PHK mencapai 10.000 karyawan. Untuk mengatasi gelombang pengangguran dan PHK yang semakin besar, pemerintah provinsi Jawa Timur menggelar gerakan penanggulangan pengangguran, berupa transmigrasi, pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, hingga bursa kerja.
Demikian diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Jatim Indra Waragana, Jumat (15/5) di Surabaya. Tanggal 20 Mei 2009 mendatang gerakan penanggulangan pengangguran akan dimulai secara resmi di Islamic Center, Surabaya. "Ini adalah langkah khusus untuk mengantisipasi tingginya tingkat pengangguran, ujarnya.
Gerakan penanggulangan pengangguran Jawa Timur mentargetkan pelepasan transmigrasi kepada 564 kepala keluarga. Mereka akan bertransmigrasi ke berbagai daerah, mulai dari Jambi, lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, hingga Maluku.
Sementara itu, pelepasan tenaga kerja Indonesia (TKI) selama tahun 2009 ditargetkan sebanyak 60.000 tenaga kerja. Sebagian besar TKI akan dikirimkan ke wilayah Asia Pasific dan Saudi Arabia.
Bagi angkatan kerja yang masih menganggur, Pemprov Jatim menye diakan bursa kerja yang dapat menampung sekitar satu juga pelamar kerja.
Stimulus
Pemprov Jatim secara khusus juga mendapat bantuan stimulus dari pemerintah pusat sebesar Rp 11,8 miliar selama tahun 2009 untuk penanggulangan pengangguran. Dengan dana tersebut, angkatan kerja akan mendapatkan pelatihan tenaga kerja, bantuan modal kerja, serta, peralatan kerja.
Sebelumnya, kelompok serikat pekerja yang tergabung dalam Aliansi Buruh Menggugat (ABM) mendesak Gubernur Jawa Timur menerbitkan Peraturan Gubernur untuk menindaklanjuti persoalan penerapan Upah Minimum Kerja dan PHK di Jawa Timur.
Intinya, perda tersebut mengatur tentang penguatan dan perlindungan hukum bagi para korban PHK, pemberian jaminan akses pendidikan , kesehatan, dan pelatihan kerja serta pemberian stimulus penguatan ekonomi. Jika langkah ini tak dijalankan, maka angka PHK di Jawa Timur akan semakin besar.
Data PHK ABM justru menunjukkan angka PHK selama tahun 2009 mencapai kisaran 14.000 karyawan. Bahkan, Pemprov Jatim mendata jumlah angka PHK hingga kisaran angka 16.000 karyawan.
Dalam orasinya pada hari buruh sedunia, Jumat (1/5) lalu, G ubernur Soekarwo menegaskan niat Pemprov Jatim menekan kasus PHK di Jawa Timur. Soekarwo juga memaparkan program pemerintahannya secara umum di depan para buruh, seperti renovasi pemukiman kumuh, pendidikan gratis, dan kesehatan gratis.
- Data tidak tersedia.
- Data tidak tersedia.
