JAKARTA, KOMPAS.com — Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) akan terus mengawasi presiden terpilih agar jargon-jargon ekonomi kerakyatan yang selama ini mereka janjikan benar-benar terealisir.
"Pasangan capres-cawapres sudah mempunyai keberpihakan pada ekonomi kerakyatan. Kita punya kiat siapa pun terpilih akan terus dimonitor, agar konsep ekonomi kerakyatan tersebut tidak hanya menjadi jargon," terang Sandiaga Uno, Wakil Ketua Umum Bidang Koperasi dan UKM seusai Rapat Kerja Teknis bidang usaha mikro kecil menengah dan koperasi Kadin Indonesia, Rabu (10/6).
Kadin akan telah menyiapkan platform yang terukur supaya lima tahun ke depan ekonomi kerakyatan benar-benar terwujud. "Janji tersebut harus terimplementasikan, karena ekonomi kerakyatan ini adalah hal yang ditunggu sejak lama," ujarnya.
Platform tersebut juga dimaksudkan agar presiden dan wakil presiden terpilih dapat menyentuh paling tidak 70 persen, dari 40 juta pengusaha kecil yang ada di Indonesia. "Misalnya dengan terobosan permodalan. Mapping UMKM bisa diberdayakan dan bisa naik," terang dia.
Ia sendiri menilai konsep ekonomi kerakyatan yang diusung tim ekonomi masing-masing pasangan masih terlalu berbeda. Kalau Jusuf Kalla dengan konsep pragmatis, SBY mengusung konsep sistematis dan Mega dengan konsep humanis. "Semuanya terlalu general, namun Kadin telah berusaha mengerucutkan agar benar-benar dapat dilaksanakan," kata dia.
