JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menanyakan kesiapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 di ibu kota kepada Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.
Beberapa hal yang ditanyakan, menurut Fauzi Bowo seusai bertemu dengan Presiden Yudhoyono di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/6), antara lain masalah daftar pemilih tetap (DPT) dan kesiapan tempat pemungutan suara (TPS).
Fauzi menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa DPT secara acak di beberapa kelurahan padat dan tidak padat penduduk di Jakarta yang dinilai cukup mendapatkan respons dari warga. Pemeriksaan DPT itu juga melibatkan partai politik yang berkomunikasi intensif dengan Pemprov DKI Jakarta.
"DPT sudah diumumkan dan sudah diketahui sebagian besar warga. Ini sudah dicek, sebagian besar tidak mendapatkan kritik baik perwakilan parpol maupun warga di seluruh Jakarta," ujar Fauzi.
Ia menyebutkan, terdapat tambahan pemilih sekitar 600.000 orang dalam DPT Provinsi DKI Jakarta untuk Pemilu Presiden 2009. Pada Pemilu April 2009, terdapat 7.026.772 pemilih di DKI Jakarta, sedangkan pada Pemilu Presiden 2009 bertambah menjadi 7.667.994 orang.
"Itu bukan penambahan mutlak, karena ada juga pengurangan dari koreksi Pemilu April 2009 akibat adanya pemilih yang meninggal dan sebagainya, lalu baru dilakukan penambahan," jelas Fauzi.
Sedangkan jumlah TPS untuk Pemilu Presiden 2009, lanjut dia, justru terjadi pengurangan dari 17.048 pada Pemilu April 2009 menjadi 12.051 pada Pemilu Presiden 2009 karena penambahan kapasitas jumlah pemilih pada setiap TPS.
Dalam pertemuan sekitar satu jam dengan Presiden Yudhoyono itu, kata Fauzi, kepala negara juga memberikan perhatian kepada beberapa TPS yang pada Pemilu April 2009 tidak bisa difungsikan akibat banjir.
Pada Pemilu April 2009, Fauzi mengakui memang ada belasan TPS yang terendam air karena berada di cekungan atau bantaran kali. "Kami sudah mengantisipasi dan sudah menetapkan lokasi yang tingkat ketergantungan cuacanya sekecil mungkin," ujarnya.
Menghadapi Pemilu Presiden 2009, Fauzi mengatakan, ia telah memberikan instruksi pada 9 Juni 2009 agar semua pegawai negeri di lingkungan Provinsi DKI Jakarta termasuk jajaran pemerintah daerah sampai tingkat kelurahan untuk bersikap netral.
