Minggu, 12 Februari 2012
Selamat Datang   |      |  
Kompas.com
Minggu, 12 Februari 2012 | 00:59 WIB
Pemerintah Harus Desak Perbankan Turunkan Bunga
Erlangga Djumena | Kamis, 11 Juni 2009 | 15:55 WIB
|
Share:

JAKRTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta  mendesak sektor perbankan untuk menurunkan suku bunganya yang masih tinggi dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat.

Desakan itu perlu dilakukan karena perbankan sampai saat ini masih belum bisa menyesuaikan tingkat suku bunganya yang dinilai masih tinggi, meski bunga BI Rate telah turun sebesar 2,25 persen menjadi 7 persen.

Perbankan yang sampai saat ini masih mempertahankan suku bunga tinggi kesulitan untuk mengikuti penurunan BI Rate sebanyak enam kali.

Hal ini disebabkan para pemodal besar menginginkan suku bunga tinggi, karena apabila suku bunga kredit itu turun, maka dikhawatirkan mereka akan mengalihkan dananya ke sektor lain.Namun tingkat bunga kredit bank yang masih berkisar antara 14-18 persen belum sesuai bagi pelaku usaha. Mereka merasa kesulitan untuk mengembalikan pinjaman kredit dengan tingkat bunga tersebut.   

"Penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI Rate) hingga di level tujuh persen merupakan langkah yang bagus. Namun sayangnya tidak langsung diikuti pemangkasan suku bunga perbankan," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi di Jakarta, Kamis (11/6).
     
Sofyan menjelaskan, dunia usaha yang dicerminkan sektor riil saat ini belum sepenuhnya bisa bergerak selain karena dampak krisis ekonomi global juga dipengaruhi masih tingginya suku bunga komersial.

Pada Juni 2009,  BI Rate tercatat yang masih tujuh persen turun sebesar 25 basis poin dari periode Mei 2009. Penurunan tersebut merupakan yang keenam kalinya berturut-turut pada tahun ini atau turun 2,25 persen dari akhir 2008 yang tercatat 9,25 persen.

Sofyan Wanandi mengakui, saat ini dunia usaha juga dihadapkan pada penguatan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar AS. Namun belum berdampak besar terhadap kinerja ekspor dalam jangka pendek, karena pesanan produksi dan pembelian bahan baku dilakukan setiap triwulanan atau bahkan ada yang dalam satu semester.

Sofjan menuturkan, tidak mempermasalahkan sudah berapa besar penurunan BI Rate, namun yang penting bagaimana perbankan cepat merespon dengan menurunkan suku bunga pinjaman.

Suku bunga pinjaman perbankan saat ini masih tinggi atau pada kisaran 14-18 persen, yang mengakibatkan dunia usaha sulit membuat perencanaan bisnis hingga satu semester ke depan.

Diutarakan Sofjan, suku bunga pinjaman harus ditekan sampai di level 12 persen hingga akhir tahun, agar dunia usaha pada semester II 2009 dapat merealisasikan ekspansi ke tahun berikutnya.

"Suku bunga lebih rendah agar dapat mendorong ekspansi bisnis tidak hanya sektor usaha menyerap tenaga kerja seperti tekstil dan garmen, elektronik, alas kaki, tetapi juga sektor usaha kecil menengah (UKM)," tegasnya.

Menurut dia, kondisi perbankan saat ini sudah tidak terlalu mengkhawatirkan karena cenderung memiliki likuiditas yang lebih dari mencukupi. Bahkan sebagian besar di antara perbankan banyak menempatkan dananya pada instrumen Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

"Perbankan selalu saja beralasan cost of fund (biaya dana) masih tinggi sehingga memungkinkan peningkatan NPL (kredit bermasalah). Padahal tidak demikian, karena dana banyak diserap ke surat utang negara yang menjanjikan suku bunga lebih tinggi," tegasnya.

Ia menuturkan jika kondisi ini terus berlangsung hingga akhir tahun, bukan tidak mungkin industri dalam negeri sulit untuk bangkit hingga akhir tahun ini.

Industri yang diutarakan Sofjan, terutama sektor manufaktur menghadapi gempuran barang-barang impor yang hampir menguasai 50 persen pangsa pasar produk dalam negeri.

Ia menegaskan, sulit bagi produk produk dalam negeri memenangkan persaingan atas besarnya tekanan produk-produk impor terutama barang berasal dari Cina.

Pasar ekspor

Senada dengan Sofjan, Ketua Umum Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko menginginkan pemerintah dapat menindaklanjuti program pengembangan dunia usaha untuk mendorong ekspor. "Suku bunga merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung kinerja ekspor perusahaan," kata Eddy.

Untuk meningkatkan  ekspor sepatu dijelaskannya, perusahaan harus berhadapan dan mampu bersaing dengan negara-negara lain seperti China, Vietnam, Philipina yang merupakan basis produksi sepatu dunia.

Menurut dia, suku bunga perbankan di tiga negara tersebut jauh lebih rendah dari suku bunga di Indonesia.

Suku bunga di China berkisar 5-6 persen, Vietnam 6 persen, Filipina 9 persen, Malaysia 9-11 persen.

Ia menambahkan, biaya tenaga kerja yang disebut-sebut lebih murah di Indonesia dibanding negara lain ternyata saat ini sudah berubah.  "Biaya karyawan di tiga negara tersebut sudah lebih murah dibanding di tanah air. Jadi `competitive advantage`-nya (daya saing) produksi industri dalam negeri sudah makin turun," ujarnya.

Hingga akhir 2008, nilai ekspor produksi sepatu nasional mencapai 1,8 miliar dollar AS.  "Jika suku bunga dalam negeri tidak turun signifikan dari saat ini, maka nilai ekspor sepatu 2009 sulit diprediksi akan naik. Nilai ekspor yang tetap sama dengan akhir tahun lalu (1,8 miliar dollar AS) sudah cukup bagus," tegasnya.

Industri persepatuan diminta jangan hanya fokus meningkatkan kapasitas ekspor, tetapi harus juga memikirkan pangsa pasar dalam negeri yang telah tergerus sekitar 50 persen, karena telah dibanjiri sepatu produk impor. "Di satu sisi kita disuruh berhadapan dengan negara pesaing, namun di sisi lain tidak ada insentif bagi perusahaan dalam negeri terutama sektor yang banyak menyerap tenaga kerja," tutur Eddy.

Ia berkilah, di negara mana pun juga,  maka perusahaan berorientasi ekspor yang menghasilkan devisa dan menggunakan banyak  tenaga kerja mendapat perhatian khusus.

Sumber :
Ant