JAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang Pemilu Presiden berbagai pihak seperti LSM, Pengamat dan partai politik ramai-ramai membahas isu utang Indonesia. Untuk menghindari kesimpangsiuran, Menteri Keuangan Sri Mulyani merasa perlu menjelaskan posisi utang Indonesia.
"Terlepas dari pilihan politik masing-masing, fakta jangan sampai diburamkan. Isu utang adalah isu yang di semua negara ada. yang terpenting dari pemerintah yang saat ini mengelola, kita perlu menyampaikan transparansi dan akuntabilitasnya," kata Sri Mulyani dalam acara konferensi pers di kantor pajak, Minggu(14/6), Jakarta.
Diakuinya masalah utang di Indonesia menjadi sangat tegang karena media, masyarakat termasuk LSM menggunakan isu utang sebagai refleksi terhadap kekecewaan di masa Orde Baru, karena pada masa itu posisi utang ditempatkan tidak transparan. "Bahkan sering disebut, keuangan negara selama jaman orba bocor 30 persen," terangnya.
Sekarang rezim berubah, keseluruhan proses sejak reformasi dalam prosedur proses penganggaran semua dibahas oleh pemerintah dan DPR yang disetujui dalam UU APBN. Diantara komponen dalam APBN antara lain pembiayaan defisit atau utang.
Masalah utang, lanjut Sri Mulyani, harus dikelola secara terbuka. Meskipun ia mengatakan ada suatu periode pemerintahan di Indonesia, justru bukan utang yang dominan tetapi penjualan aset dari pengambilalihan dari swasta. "Tapi sejak 2001 tidak lagi privatisasi atau penjualan aset sebagai hal yang dominan melainkan penerbitan surat berharga," jelasnya.
Menkeu menambahkan kenaikan jumlah utang secara nominal, baik dalam bentuk rupiah, yen, atau dollar terjadi karena akumulasi utang pada masa lalu. Akumulasi ini disebabkan masa jatuh tempo dan strategi fiskal, karena terkait langkah refinancing atau repayment. "Hutang kita naik tinggi sewaktu krisis ekonomi 97-98 ," ucapnya.
Saat ini Indonesia memiliki ikatan utang di beberapa kreditor utama yaitu Jepang, ADB dan World Bank. Rasio hutang Indonesia terhadap PDB setiap tahunnya terus menurun. Pada tahun 2009 ini rasio hutang terhadap diperkirakan hanya mencapai 32 persen atau turun dari tahun 2004 yang mencapai 57 persen.
