JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat ekonomi Rizal Ramli mengatakan, ketergantungan pada utang luar negeri bisa dikurangi secara drastis melalui berbagai langkah antara lain peningkatan efisiensi anggaran, perang terhadap korupsi, serta penegakan hukum tanpa tebang pilih.
Efisiensi anggaran antara lain dapat dilakukan dengan cara penghentian pembelian mobil dan rumah pejabat serta pengurangan pembangunan kantor-kantor pemerintah yang tidak tepat guna.
Dengan efisiensi ini dapat membangun bangsa tanpa ketergantungan pada utang luar negeri, kata Rizal Ramli di Jakarta, Selasa (16/6). "APBN kita per tahun Rp1 ribu triliun, selama ini sepertiga dari anggaran itu digunakan untuk membayar pokok bunga dan cicilan utang," kata Rizal.
Sebagaian besar dari utang tersebut, telah dikorupsi oleh para pejabat pada masa pemerintahan yang lalu dan telah diketahui oleh Bank Dunia maupun negara kreditor.
Menurut dia, utang tersebut bisa diklasikasikan sebagai "utang najis" yang harus dinegosiasikan kembali dengan negara-negara kreditor, sehingga beban rakyat menjadi berkurang untuk membayar utang luar negeri.
"Namun, karena mental inlander pejabat kita, Indonesia telah kehilangan tiga kali kesempatan untuk melakukan negosiasi," ujar Rizal.
Ia juga mengatakan, kesempatan tersebut antara lain saat transisi pemerintahan dari otoriter ke pemerintahan demokratis, kemudian perang melawan terorisme, serta ketika bencana tsunami melanda Aceh.
Menurut dia, pejabat Indonesia tidak mau meminta potongan pokok dan bunga utang ketika ada kesempatan historis tersebut.
Setelah ada tekanan publik dari Tim Indonesia Bangkit pada saat tsunami Desember 2004, barulah pejabat Indonesia meminta potongan utang tiga bulan kemudian ketika momentum perhatian dari seluruh dunia sudah nyaris hilang. "Tidak aneh bila potongan utang yang didapat sangat kecil," katanya.
"Usaha untuk negosiasi kembali terhadap utang luar negeri, serta penghematan dan efisiensi anggaran tersebut akan efektif jika didahului dengan reformasi birokrasi yang agresif," tambah Rizal.
