JAKARTA, KOMPAS.com — Sekitar 10 persen-15 persen dana reformasi jilid II Direktorat Jenderal Pajak dibiayai oleh pinjaman dari Bank Dunia. Demikian dikatakan oleh Dirjen Pajak Darmin Nasution dalam konferensi pers seusai pencanangan reformasi jilid II Ditjen Pajak di Jakarta, Senin (22/6).
Untuk dana reformasi, Dirjen Pajak mendapat pinjaman dari Bank Dunia sebesar Rp 1,38 triliun untuk jangka waktu sampai 2013. "Jadi rata-rata 1 tahun dana pinjaman cuma sekitar Rp 250 miliar-Rp 300 miliar," ungkapnya.
Setiap tahunnya pemerintah memberikan anggaran kepada Ditjen Pajak sebesar Rp 4 triliun, dana tersebut berasal dari APBN, utang, dan hibah.
Lebih jauh Darmin menjelaskan, reformasi jilid II yang akan dilaksanakan dari tahun 2009 hingga 2013 ini akan berfokus pada sistem manajemen sumber daya manusia serta teknologi informasi komunikasi. "Ini adalah lanjutan dari reformasi jilid I. Pelaksanaan reformasi jilid II bukan berarti reformasi pajak jilid I gagal," paparnya.
Dalam kegiatan ini, lanjut Darmin, akan ada program mapping, benchmarking, dan profiling melalui project for indonesia tax administration reform (PINTAR). "Sampai 2013 ada program arsitektur sistem informasi perpajakan yang standarnya sama dengan negara lain", urainya.
Sebelumnya, Dirjen Pajak telah melakukan reformasi pajak jilid I sejak tahun 2002 hingga Februari 2009 yang ditandai dengan sunset policy. Pada reformasi jilid I lalu, fokus kegiatan yang dilakukan adalah modernisasi administrasi perpajakan, reformasi kebijakan serta intensifikasi dan ekstensifikasi.
