JAKARTA, KOMPAS.com - Program pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui mekanisme syariah harus didorong oleh pemerintah serta penggiat syariah, kata pengamat ekonomi syariah, Agustianto.
"Program tersebut harus didorong oleh pemerintah daerah ataupun penggiat syariah. Mereka harus bisa menghasilkan pengusaha dengan berbagai macam kegiatan pelatihan," kata Agus di Jakarta, Jumat (26/6).
Usaha dan pelatihan tersebut, tambah Agus, dilakukan agar dapat lahir semakin banyak lagi usaha syariah. "Jadi dana yang tersedia bisa dimanfaatkan," tambahnya.
Aspek batas minimum pemberian kredit ataupun jenis sektor usaha tidak akan menjadi kendala pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui mekanisme syariah, katanya. "Tidak menjadi masalah, tidak akan menjadi kendala," kata Sekjen Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) itu.
Serius
Pemerintah pusat dalam hal ini Bank Indonesia, kata Agus, perlu lebih serius mengembangkan perbankan syariah. "Perlu ada pengembangan baik dari sektor regulasi, pendanaan, edukasi, dan sosialisasi," jelasnya.
Pasar perbankan syariah di Indonesia yang masih di bawah 5 persen dari total pasar perbankan nasional, menurutnya, merupakan akibat belum efektifnya sosialisasi. "Belum efektifnya sosialisasi bukan karena dana yang terbatas, namun lebih kepada pemahaman yang masih kurang mengenai edukasi yang ampuh," kata Agus.
Sosialisasi yang dilakukan juga harus menyentuh semua level masyarakat. "Selama ini sosialisasi belum masuk ke segmen masyarakat yang lebih luas, masih dalam tataran pengusaha," katanya.
Pelatihan pakar syariah juga perlu lebih ditingkatkan, tambahnya.
Bank Indonesia telah merumuskan sebuah Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah, yaitu strategi komprehensif pengembangan pasar yang meliputi aspek-aspek strategis.
Salah satu poinnya adalah menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target aset sebesar Rp 87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75 persen pada 2009.
