JAKARTA, KOMPAS.com — Pernyataan Jusuf Kalla saat acara debat capres II yang mengatakan Boediono tidak mau menyetujui proyek pembangkit listrik 10.000 megawatt saat masih menjabat Menko Perekonomian di Kabinet Indonesia Bersatu terus mengundang reaksi berbagai pihak.
Wakil Presiden JK yang juga capres mengaku pernah menegur Boediono sebagai Menko Perekonomian. Adapun capres Susilo Bambang Yudhoyono sendiri sempat melakukan pembelaan terhadap cawapresnya itu. SBY mengatakan saat itu Boediono hanya meminta jaminan atas keberhasilan proyek tersebut, bukan menolaknya.
Pernyataan Jusuf Kalla tentang penolakan Boediono dikomentari salah satu tim suksesnya yang berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN), Alvin Lie. Menurut Alvin, saat diskusi antara JK dan Boediono, disampaikan bahwa pemerintah tidak mau menjamin percepatan proyek tersebut, dan hal itu telah mendapatkan persetujuan dari pimpinan dalam hal ini Presiden.
''Pimpinan dalam pemerintahan siapa lagi coba? dan Pak JK saat itu mempertanyakan kenapa tidak disetujui karena JK bilang ini untuk kepentingan orang banyak dan proyek ini proyek untuk PLN ujung-ujungnya dan nanti jadi milik PLN karena, kalau PLN tidak membangun, nanti yang membangun asing,'' ungkap Alvin, Senin (29/06), dalam diskusi di DPR RI, Jakarta.
Terkait tender pembangunan pembangkit listrik 10.000 megawatt itu diserahkan kepada perusahaan China, Alvin menjelaskan, hal itu dilakukan karena Indonesia memiliki posisi yang kuat terhadap China.
Kebutuhan China atas sumber daya alam yang berasal dari Indonesia merupakan suatu hal yang membuat posisi Indonesia kuat atas China ketimbang proyek itu diserahkan kepada perusahaan dari negara barat.
''China butuh gas, batu bara dari kita. Kita punya tekan-menekan yang bagus ke China. Karenanya, ini harus kita manfaatkan dengan baik,'' ujarnya lagi.
Pada kesempatan yang sama, tim sukses pasangan capres Mega-Prabowo, Effendi Simbolon, mengakui ide-ide kretif dalam pemerintahan SBY-JK lebih banyak keluar dari JK sendiri.
Effendi juga mengakui, ide pembangunan proyek pembangkit listrik 10.000 megawatt lahir dari JK. ''Kita akui jujur rumusan atau ide kreatif itu banyak keluar dari Pak JK. Saat SBY masih mempelajari rumus, JK sudah merumuskan modal dan 10.000 megawatt ini dari JK, enggak ada dari SBY,'' terangnya.
Kendatipun demikian, Effendi juga mengatakan bahwa seharusnya pemerintah tidak membangun pembangkit listrik 10.000 megawatt, tetapi membangun pembangkit listrik 100.000 megawatt. Hal itu dikarenakan kebutuhan listrik Indonesia yang akan semakin membesar ke depannya. ''Harusnya jangan 10.000 tapi 100.000. India saja sudah 150.000," ujarnya.
