Indonesia Perlu Merancang Sistem Ekonomi Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Krisis ekonomi global yang melanda sebagian besar negara-negara di dunia termasuk Indonesia sebenarnya bukan merupakan isu baru yang secara tiba-tiba terjadi.

Krisis ini sudah berkembang sekian lama, hanya saja dampaknya baru terasa beberapa waktu terakhir ini. "Krisis yang melanda negara kita saat ini tidak semata-mata akibat dari krisis ekonomi yang sedang terjadi di negara-negara Eropa dan Amerika serikat, namun hal itu juga disebabkan karena sistem birokrasi dan pemerintahan kita yang telah sekian lama tidak mampu mengkoordinir segala kepentingan masyarakatnya terutama mereka yang berada di sektor ekonomi real tidak mampu melakukan peran mereka dalam mengatasi masalah ekonomi," kata salah seorang anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Abdillah Toha, dalam seminar Global Economic Krisis, di Universitas Paramadina, Jakarta, Kamis (2/7).

Abdillah mangatakan Hikmah  dari krisis global adalah kita dituntut untuk mampu membongkar sistem keuangan global dan merancang arsitektur keuangan baru yang lebih adil.

Tingginya tingkat kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi antar masyarakat indonesia juga merupakan dampak dari sistem yang ada di negara kita, Termasuk dalam hal ini abdillah mencontohkan dalam masalah perpajakan yang kurang progresif dan dapat diterima masyarakat
karena pemerintah memukul rata pajak sementara tingkat penghasilan masyarakat berbeda.

Kucuran dana pinjaman yang mengalir ke indonesia juga memerlukan mekanisme yang jelas dan tepat agar utang yang masuk dapat dioptimalakan untuk kepentingan bangsa tanpa berbagai persyaratan yang memberatkan negara kita dan justru memberi untung bagi negara pemberi utang tersebut, lanjut abdullah.

Mantan Duta Besar/Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Dr. Makarim Wibisono juga memaparkan Indonesia membutuhkan diplomasi ekonomi yang baru. syarat yang harus dilakukan dalam diplomasi ekonomi adalah perubahan strutur dan kultur. Bagaimana cara untuk menghentikan money laundry dan menghadapi tantangan dari luar yang begitu cepat mempengaruhi dan melumpuhkan kehidupan negara kita. untuk menghadapi tantangan tersebut diperlukan ketahanan ekonomi nasional yang yang kuat, selain itu diperlukan diplomasi yang kuat pula agar dapat berperan dalam menentukan langkah-langkah dalam mencapai perubahan struktural maupun kultural tersebut.

"Utang bukan sesuatu yang menekutkan, hanya saja bagaimana penggunaan utang tersebut agar bisa dioptimalkan oleh untuk kegiatan-kegiatan positif bagi negara kita serta menggunakan prinsip utang dimana utang tersebut harus produktif dan disiplin," katanya.

Diplomasi ekonomi, lanjut makarim, bukan hanya sekedar diplomasi perdagangan, namun lebih pada diplomasi pro-active untuk mencari informasi dan peluang di berbagai bidang.

Inovasi dalam membuka peluang ekonomi perlu didorong dan diberi insentif seperti menggiatkan lobby ekonomi, memperluas networking, dan pembentukan indonesian promotion house. Mengingat bentuk kegiatan ekonomi berkembang menjadi semakin spesifik maka diperlukan transformasi pendekatan diplomasi ke arah yang lebih teknis.

Dalam usaha meningkatkan global governance di bidang keuangan dunia, indonesia perlu meningkatkan usaha-usaha non-setting untuk perubahan sistem perdagangan dan keuangan yang memperjuangkan kepentinagn nasional. untuk itu dibutuhkan dukungan kebijakan-kebijakan strategi ekonomi nasional dan terutama penataankoordinasi diantara instansi-instansi pemerintah.

Diplomasi ekonomi ini perlu diperkuat dan dijadikan suatu prioritas baru dalam politik luar negeri indonesia. Dalam kaitannya dengan itu kebijakan dan strategi ekonomi yang terpadu dan terencana akan menentukan arah pelaksanaan dan effektifitas diplomasi Indonesia.

Dalam seminar tersebut, Menhan Juwono Sudarsono juga berpendapat krisis ekonomi yang melanda negara kita karena adanya tangan-tangan yang tidak bertanggungjawag yang berada di sektor swasta sekaligus bermain dalam pemerintahan.

"Yang terjadi di negara kita adalah bisnis-bisnis aset lebih besar dibandingkan dengan ekonomi real yang secara langsung mempengaruhi kehidupan sebagian masayarakat indonesia. Pemerintah dan swasta seharusnya bekerjasama dengan baik agar dapat memperkuat ketahanan ekonomi negara karena kekuatan tersebut tidak hanya diukur oleh besaran ekonomi tapi bagaimana lembaga-lembaga ekonomi yang diciptakan mampu diturunkan untuk bekerja pada sektor-sektor real di masyarkat," tuturnya.