JAKARTA, KOMPAS.com — Profesor senior dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Widjajono Partowidagdo menegaskan, pasca-Pemilu 2009, Indonesia harus tetap memiliki pemerintahan yang mampu meningkatkan kualitas kebijakan migas dan energi berdampak efektif bagi ekonomi masyarakat sekaligus perkembangan industri itu sendiri secara berkelanjutan. Ia menilai, pemangku kepentingan sektor energi dan migas masih kurang memahami permasalahan inti dan analisis kebijakan dan penanganan yang tepat.

Widjajono menyatakan, dalam hal peningkatan kemampuan nasional dalam sektor migas dan energi, pemerintah selaku pemegang kebijakan nasional perlu memberi dukungan kepada perusahaan nasional untuk lebih berkembang. "Keberpihakan pemerintah itu misalnya dalam bentuk pengutamaan perusahaan nasional seperti Pertamina dalam pengelolaan kontrak-kontrak yang sudah habis. Pertimbangan tersebut tentunya paralel dengan pertimbangan lain seperti program kerja kemampuan teknis dan kemampuan keuangan yang telah dimiliki perusahaan nasional," kata Widjajono di sela diskusi peluncuran buku Migas dan Energi di Indonesia, Jumat (3/7).

Di dalam bukunya, ia juga membahas banyak kasus kebijakan migas dan energi secara komprehensif serta tentang terintegrasinya strategi perbaikan iklim investasi dengan pengelolaan subsidi dan keuangan lainnya. Menurutnya, strategi pengurangan subsidi yang tepat akan meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak lewat subsidi langsung dan menaikkan jumlah depletion premium atau biaya penggunaan sumber daya tidak dapat diperbarui yang digunakan sebagai investasi untuk mengganti sumber daya yang telah digunakan yang nilainya sebanding di masa datang.

Dengan penerapan kebijakan ini, lanjut Widjajono, pemerintah dapat membiayai kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang akan menempatkan pemerintah pada posisi tawar yang kuat dalam menghadapi kontraktor. Ia memperkirakan, cukup dengan sekitar nilai 10 persen dari equity to be split (revenue dikurangi recoverable cost), peningkatan kemampuan nasional dapat terjadi.

Ia juga memberikan analogi bahwa mengundang investor ibarat mengundang pelanggan untuk mengunjungi rumah makan. Rumah makan hanya akan ramai apabila pengunjung memperoleh informasi yang cukup. "Harga kaki lima, rasa bintang lima, pasti bakal banyak pengunjung yang datang," ungkapnya.

Dalam hal peningkatan kebijakan migas tersebut, Widjajono juga mengingatkan perlunya koordinasi birokrasi yang seimbang untuk menarik investasi. "Informasi yang simetris, sistem fiskal dan regulasi yang menarik, birokrasi dan birokrat yang mendukung koordinasi sektor dan antarpusat-daerah untuk menarik investor baik asing maupun domestik di sektor industri," demikian Widjajono.