Data Kemiskinan BPS Diragukan

JAKARTA, KOMPAS.com -  Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Rizal Halim meragukan data kemiskinan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan angka kemiskinan turun  karena berbeda dengan kondisi rill di lapangan.

"Saya termasuk orang yang tidak percaya dengan angka BPS dan saya meragukan validitasi angka-angka yang disampaikan BPS," kata Rizal Halim di Jakarta, Kamis (9/7) berkaitan dengan angka kemiskinan yang disampaikan BPS.

Data BPS menunjukkan telah terjadi penurunan angka kemiskinan sekitar 2,4 persen atau menjadi 31,5 juta jiwa dari total penduduk Indonesia. Dia mengatakan, tidak ingin bicara angka-angka yang bisa dimanipulasi tetapi melihat kondisi rill kehidupan masyarakat.

"Saudara-saudara kita yang memiliki uang Rp 10 ribu misalnya sebelumnya masih bisa makan tetapi apakah sekarang ini masih bisa makan dengan uang Rp 10 ribu ?" katanya.

Selain itu, banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), banyak lulusan sarjana yang tidak bisa bekerja karena ketiadaan lapangan kerja adalah kondisi rill lapangan yang  memperlihatkan kepada publik bahwa ada begitu banyak rakyat Indonesia masih miskin. "Kalau sekarang kemudian diungkapkan bahwa data kemiskinan di Indonesia menurun dratis apakah benar, karena jauh berbeda dengan kondisi rill di lapangan," katanya.

Dia juga meminta BPS untuk memberitahukan kepada publik tentang metodologi yang digunakan dalam survei, termasuk sasaran survei agar publik bisa menilai apakah angka yang disampaikan BPS itu benar atau tidak. "Kita tidak pernah diberitahu seperti apa  metodologinya dan siapa saja yang menjadi sasaran survei dan bagaimana proses pengolahan datanya. Kalau ini diekspose ke publik mungkin kita bisa mengikuti secara cermat bahwa benar ada penurunan angka kemiskinan," katanya.

Dorong UKM     

Dia mengatakan untuk menekan angka kemiskinan di tanah air diperlukan program padat karya serta memberdayakan Usaha Kecil Menengah (UKM). "Sebanyak 99 persen sektor riil kata dia digerakkan oleh UKM dan sisanya pengusaha besar sehingga harus diberdayakan secara optimal untuk mengurangi angka kemiskinan," katanya.