JAKARTA, KOMPAS.com — Bisa dibilang, presiden yang tidak memprioritaskan membangun infrastrukstur dalam pemerintahan ke depan, bukanlah presiden dengan visi jangka panjang.
Padahal, kewenangan presiden semestinya bukan hanya untuk melanggengkan pemerintahannya selama lima tahun. Selama ini, itulah kelemahan pemerintahan SBY.
"Yang terlalu lemah visi jangka panjang, harus diterangkan presiden, harus dijelaskan secara teknis. Ketika bicara soal detail, presiden harus korbankan image atau jaim dan mengambil keputusan," tutur pengamat politik Sukardi Rinakit di Warung Daun Pakubuwono, Sabtu (11/7).
Dalam bidang ekonomi, pengamat ekonomi A Prasentyantoko, gerakan di sektor riil dalam pemerintahan SBY belum terlalu memuaskan. Pasalnya, faktor-faktor penentu, seperti infrastruktur sering mandek di tengah jalan. Tak ada visi jauh ke depan.
"Penting untuk menentukan kebijakan 25 tahun ke depan. Kita ini kerap melihat ekonomi dalam konteks kekinian," ujar Prasetyantoko dalam kesempatan yang sama. Oleh karena itu, perlu orang-orang dalam posisi strategis di kabinet yang berfokus kepada kepentingan masyarakat dalam jangka panjang.
