KSU Lamongan, Koperasi Berprestasi di Indonesia

LAMONGAN, KOMPAS.com — Koperasi Serba Usaha atau KSU Kencana Makmur dari Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dinobatkan sebagai Koperasi Berprestasi di Indonesia.

Kepala Bagian Humas dan Informasi Komunikasi Kabupaten Lamongan Aris Wibawa, Selasa (14/7), menyatakan, KSU Kencana Makmur sendiri sampai saat ini tercatat memiliki 41 anggota dan 5.900 orang calon anggota.

Dari 11 jenis usaha yang dimiliki koperasi tersebut, yang paling berkembang adalah jenis usaha simpan pinjam. Sampai saat ini, usaha simpan pinjamnya telah berkembang menjadi empat kantor cabang. Saat rapat anggota tahunan (RAT) terakhir, sisa hasil usaha (SHU) koperasi ini mencapai Rp 100 juta dan asetnya mencapai Rp 13,698 miliar.

KSU Kencana Makmur menerima penghargaan dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Sebelumnya juga menerima penghargaan Koperasi Berprestasi 2009 dari Bupati Lamongan dan Juara II Koperasi Berprestasi Jenis Jasa dari Gubernur Jawa Timur.

Kepala Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Lamongan Mursyid bersama Ketua KSU Kencana Makmur sudah berangkat ke Samarinda untuk menerima penghargaan itu. Selain Tanda Penghargaan Bhakti Koperasi dan UKM, Kementerian Negara Koperasi dan UKM juga akan memberikan Satyalencana Pembangunan dan Satyalencana Wira Karya pada sejumlah koperasi di Indonesia.

Selain salah satu koperasi di Lamongan dinobatkan sebagai koperasi berprestasi di Indonesia, Bupati Lamongan Masfuk juga meraih Penghargaan Bhakti Koperasi Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI pada Acara Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-62 di Stadion Madya Sempaja, Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (14/7).

Bupati Lamongan dinilai punya komitmen tinggi pada pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) di Lamongan. Kebijakan yang cukup strategis adalah dengan penerbitan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Koperasi dan UKM. Dengan Perda itu, posisi tawar koperasi disamakan dengan PT dan CV dalam mengikuti tender rekanan pengadaan barang dan jasa pemerintah.