Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pajak Miras Bakal Bertambah, Pengusaha Cemas

Kompas.com - 22/07/2009, 08:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengusaha menilai, rencana pemerintah memberlakukan tarif pajak spesifik pada minuman beralkohol sebagai hal yang kontraproduktif. Kebijakan itu akan membuat harga minuman keras melambung dan berpotensi membuat penyelundupan makin marak.

Carla Parengkuan, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, mengatakan, kenaikan pajak bisa membuat hotel dan restoran kesulitan mendapatkan minuman keras. "Kami sudah mengirimkan permohonan kepada pembuat kebijakan untuk menurunkan pajak. Kok sekarang malah mau naik?" kata Carla.

Jika pemerintah ingin kedatangan wisatawan mancanegara tak terganggu setelah ledakan bom di Hotel Ritz-Carlton dan JW Marriott, menurut Carla, pemerintah harus mempermudah pasokan minuman keras yang memang wajib tersedia di hotel dan restoran.

Di negara lain, penurunan pajak minuman keras menjadi salah satu senjata penarik wisatawan. Hongkong, misalnya, saat ini tidak lagi mengenakan pajak pada minuman beralkohol.

Adapun Singapura hanya memungut pajak sebesar 7,6 dollar AS per liter. Alhasil, bisnis minuman beralkohol di sana tumbuh. Para importir leluasa memasukkan minuman berkualitas bagus. Itu juga menarik wisatawan datang.

Selain itu, menurut Ipung Nimpuno, Manajer PT Gitaswara Indonesia, produsen bir merek Guinness, pengenaan pajak akan membuat produsen kesulitan menjual produk. "Daya beli konsumen kan ada batasnya," tutur Ipung.

Makin mahalnya harga minuman beralkohol juga membuat konsumen beralih ke minuman murah atau palsu. Maka, pemerintah memberikan peluang pada pasar ilegal untuk berkembang.

Pemerintah saat ini berencana mengenakan pajak spesifik pada minuman keras kendati sudah memungut cukai, bea masuk, dan pajak penjualan barang mewah. Pajak spesifik itu berdasarkan kadar alkohol. Makin tinggi kadarnya, kian tinggi pajaknya. (Aprillia Ika, Nadia Citra Surya/Kontan)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com