BOGOR, KOMPAS.com — Rektor Institut Pertanian Bogor Prof Herry Suhardiyanto menyatakan, pihaknya mulai menetapkan kebijakan zero percent management fee dalam pengelolaan kerja sama penelitian dan pengabdian masyarakat yang bersumber dari APBN atau APBD.
"Ini berarti selama dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), kegiatan kerja sama tidak ada komponen management fee, IPB tidak perlu mengenakan kewajiban penyetoran fee kegiatan tersebut," kata Herry, di Bogor, Rabu (28/7).
Hal itu disampaikannya terkait capaian yang diraih IPB, khususnya laporan keuangan Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada 2008 lalu, di mana hal itu adalah bagian dari tema program 2009 sebagai tahun "Prima Transparansi".
Tema tersebut menitikberatkan pada transparansi dalam kebijakan dan operasional penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembangkitan pendapatan, serta sistem manajemen. Hanya saja, pihaknya berharap biaya-biaya langsung terkait penggunaan sumber daya, kiranya perlu dianggarkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara benar.
"Ini untuk membangun sistem pengelolaan sumber daya berkeadilan," katanya.
Karena itu, dalam waktu dekat pihaknya akan mengeluarkan Peraturan Rektor yang mengatur kebijakan ini. Hal itu diharapkan akan terbangun transparansi sebagai budaya organisasi maju.
Ia juga menekankan perlunya para pejabat menyadari sebagai satu kesatuan tim. Oleh karena itu, perlu dikembangkan budaya komunikasi yang baik, kebiasaan konfirmasi, dan menjauhi prasangka buruk.
Dicontohkan, seperti adanya persepsi tidak benar mengenai keterlambatan uang tunjangan kehormatan guru besar dan tunjangan profesi dosen yang ditengarai digunakan untuk keperluan lain. Padahal, kata dia, mekanisme pencairannya tidak memungkinkan pelanggaran semacam itu. Atau, contoh lain seolah-olah ada kepentingan tertentu di balik kebijakan payroll system melalui Bank BNI.
"Tentu ada hal-hal yang tidak sepenuhnya dapat kita kelola, karena memang di luar kewenangan kita seperti kebijakan mekanisme dan kecepatan pencairan dana, Nomor Induk Pegawai (NIP) pola baru, prasarana transportasi ke kampus, perjanjian kerja sama dengan pihak lain yang sudah terjalin sejak lama, termasuk keterbatasan kapasitas parkir di Botani Square," kata Herry.
