JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono boleh mengklaim era pemerintahannya terbaik dalam mengelola utang luar negeri. Akan tetapi, pemerintahnya juga harus menghormati kecemasan masyarakat atas fakta bahwa nominal utang pemerintah terus membesar.

Bahkan, pemerintah juga harus mengakui bahwa lima tahun ini pemerintah membuat utang dalam jumlah yang relatif besar dibandingkan dengan tiga dekade lebih era Orde Baru. Ini berarti dalam pengelolaan pembayaran utang luar negeri pun, pemerintah tidak mencatat prestasi bagus, mengingat kewajiban pembayaran utang justru memperlemah kemampuan APBN sebagai motor pembangunan.

Demikian disampaikan Ketua Kamar Dagang dan Industri Nasional (Kadin), Bambang Soesatyo kepada Kompas di Jakarta, Rabu (5/8).

"Kita menghormati cara Presiden Yudhoyono menggunakan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) untuk mengukur keberhasilannya mengelola utang luar negeri, walaupun ini terkesan tidak lazim. Karena, biasanya, kita menggunakan ukuran rasio beban utang terhadap neraca transaksi berjalan (debt service ratio/DSR)," ujar Bambang.

Namun, diakui Bambang, masyarakat lebih tertarik menyimak nominal utang mengingat proses pembesarannya sangat mencemaskan. "Data tentang rasio utang pemerintah terhadap PDB itu praktis gagal menghilangkan kecemasan masyarakat. Sebab, total utang pemerintah hingga Juli 2008 lalu tercatat mencapai Rp 1.462 triliun," tambah Bambang.

Saat berpidato di hadapan rapat paripurna luar biasa DPR beberapa hari lalu, Presiden Yudhoyono memproyeksikan rasio utang pemerintah terhadap PDB akhir 2010 turun. Dari sebelumnya 57 persen pada tahun 2004 menuju 30 persen pada tahun 2010. Tahun 2008, ratio utang terhadap PDB tercatat masih 34 persen.

Utang tersebut terdiri dari pinjaman luar negeri Rp 568 trirliun dan SUN Rp 894 triliun. Proporsi utang pemerintah terbanyak dalam rupiah mencapai 54,2 persne, dollar AS 18,2 persen, yen Jepang 16,5 persen, Euro 6,7 persen dan lain-lain 3,7 persen serta poundsterling 0,8 persen.

"Proporsi utang dalam pinjaman luar negeri terbanyak berupa pinjaman bilateral 53,22 persen, multilateral 29,1 persen dan kredit ekspor 17,57 persen, kredit komersial 0,09 persen dan leasing 0,01 persen," jelas Bambang lagi.

Share

Tweet