Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tol Trans Jawa Membelah Hutan

Kompas.com - 31/08/2009, 15:50 WIB

MADIUN, KOMPAS - Desain jalan tol Trans Jawa yang akan melintas di areal hutan di Kesatuan Pemangkuan Hutan Saradan, Kabupaten Madiun, terlampau banyak menghabiskan areal hutan. Selain itu, jika desain ditindaklanjuti, jalan tol nantinya akan menyulitkan pengelolaan hutan.

Menurut Administratur Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Saradan Sumardi, desain pembangunan jalan tol itu akan menghabiskan 79 hektar hutan dari total areal hutan di KPH Saradan seluas 38.000 hektar. Hutan ini berada di lima resor pemangkuan hutan (RPH), yaitu RPH Petung, Klumutan, Tulung, Sugihwaras, dan Pepe.

Dari kajian teknis yang dilakukan KPH Saradan, desain pembangunan jalan tol itu tidak hanya menghabiskan terlampau banyak areal hutan yang berimbas pada besarnya biaya yang dibutuhkan, tetapi juga bakal membuat areal hutan terpecah-pecah lokasinya. Kondisi ini akan mempersulit pengelolaan hutan.

"Hutan akan dipecah oleh keberadaan jalan tol, kemudian dipecah lagi oleh jalur kereta api dan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) yang sudah ada di KPH Saradan," kata Sumardi, Minggu (30/8) di Madiun.

Sebagai solusi pengganti dari desain ini, KPH Saradan mengusulkan jalan tol dibangun di samping SUTT yang sudah ada di KPH Saradan. Dengan desain ini, areal hutan yang akan digunakan untuk jalan tol hanya sekitar 40 hektar. "Jadi selain biayanya lebih murah, jaraknya juga lebih pendek dan tidak mempersulit pengelolaan hutan," ujarnya.

Hasil kajian teknis KPH Saradan berikut solusi pengganti dari desain yang sudah ada itu rencananya akan dikirim ke Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Kehutanan.

"Disetujui atau tidak kajian teknis KPH Saradan ini, kami terserah pemerintah pusat. Apa pun kebijakan pemerintah pusat, kami ikut saja. Kami tidak punya kewenangan untuk menolak pembangunan jalan tol tersebut," tuturnya.

Wakil Ketua Tim Sembilan (tim pembebasan lahan untuk jalan tol Trans Jawa) di Kabupaten Madiun yang juga Asisten I Pemerintah Kabupaten Madiun Darsono mengungkapkan bahwa saat ini pembahasan pembangunan jalan tol Trans Jawa masih di wilayah Kabupaten Jombang. "Di Madiun belum ada pembahasan terkait pembangunan jalan tol itu," ujarnya.

Namun, jika nanti pembahasan pembangunan jalan tol di wilayah Kabupaten Madiun sudah dimulai, Darsono berjanji akan membahas keberatan KPH Saradan itu dengan tim dari pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam pembangunan jalan tol Trans Jawa.

"Semua masukan, termasuk keberatan-keberatan, tentu akan dibahas bersama nantinya," kata Darsono yang menyatakan belum mengetahui perihal keberatan dari KPH Saradan mengenai desain jalan tol yang melintas di hutan KPH Saradan. (APA)

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com