Tol Trans Jawa Membelah Hutan

MADIUN, KOMPAS - Desain jalan tol Trans Jawa yang akan melintas di areal hutan di Kesatuan Pemangkuan Hutan Saradan, Kabupaten Madiun, terlampau banyak menghabiskan areal hutan. Selain itu, jika desain ditindaklanjuti, jalan tol nantinya akan menyulitkan pengelolaan hutan.

Menurut Administratur Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Saradan Sumardi, desain pembangunan jalan tol itu akan menghabiskan 79 hektar hutan dari total areal hutan di KPH Saradan seluas 38.000 hektar. Hutan ini berada di lima resor pemangkuan hutan (RPH), yaitu RPH Petung, Klumutan, Tulung, Sugihwaras, dan Pepe.

Dari kajian teknis yang dilakukan KPH Saradan, desain pembangunan jalan tol itu tidak hanya menghabiskan terlampau banyak areal hutan yang berimbas pada besarnya biaya yang dibutuhkan, tetapi juga bakal membuat areal hutan terpecah-pecah lokasinya. Kondisi ini akan mempersulit pengelolaan hutan.

"Hutan akan dipecah oleh keberadaan jalan tol, kemudian dipecah lagi oleh jalur kereta api dan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) yang sudah ada di KPH Saradan," kata Sumardi, Minggu (30/8) di Madiun.

Sebagai solusi pengganti dari desain ini, KPH Saradan mengusulkan jalan tol dibangun di samping SUTT yang sudah ada di KPH Saradan. Dengan desain ini, areal hutan yang akan digunakan untuk jalan tol hanya sekitar 40 hektar. "Jadi selain biayanya lebih murah, jaraknya juga lebih pendek dan tidak mempersulit pengelolaan hutan," ujarnya.

Hasil kajian teknis KPH Saradan berikut solusi pengganti dari desain yang sudah ada itu rencananya akan dikirim ke Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Kehutanan.

"Disetujui atau tidak kajian teknis KPH Saradan ini, kami terserah pemerintah pusat. Apa pun kebijakan pemerintah pusat, kami ikut saja. Kami tidak punya kewenangan untuk menolak pembangunan jalan tol tersebut," tuturnya.

Wakil Ketua Tim Sembilan (tim pembebasan lahan untuk jalan tol Trans Jawa) di Kabupaten Madiun yang juga Asisten I Pemerintah Kabupaten Madiun Darsono mengungkapkan bahwa saat ini pembahasan pembangunan jalan tol Trans Jawa masih di wilayah Kabupaten Jombang. "Di Madiun belum ada pembahasan terkait pembangunan jalan tol itu," ujarnya.

Namun, jika nanti pembahasan pembangunan jalan tol di wilayah Kabupaten Madiun sudah dimulai, Darsono berjanji akan membahas keberatan KPH Saradan itu dengan tim dari pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam pembangunan jalan tol Trans Jawa.

"Semua masukan, termasuk keberatan-keberatan, tentu akan dibahas bersama nantinya," kata Darsono yang menyatakan belum mengetahui perihal keberatan dari KPH Saradan mengenai desain jalan tol yang melintas di hutan KPH Saradan. (APA)