JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi penyelamatan Bank Century yang dilakukan pemerintah lewat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan menyuntikkan dana sebesar Rp 6,76 triliun terus menjadi polemik. Bahkan, banyak kabar menyebut bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ikut terlibat dan berkepentingan dalam aksi penyelamatan ini. Ketika dikonfirmasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantahnya.
"Presiden tidak pernah dalam hal ini terlibat dalam hal menetapkan suatu bank gagal atau tidak. Nanti setelah ini jangan bilang terlibat lagi ya. Semua rumor ini saya tidak tahu kenapa dibuat pada bulan puasa," kata Menkeu, seusai buka puasa bersama, di kantor Departemen Keuangan (Depkeu), Jakarta, Senin (7/9) malam.
Dia lantas menjelaskan kronologis kejadian pengambilan keputusan penyelamatan Bank Century. Menurutnya, Pada 13 November 2008 lalu, dirinya mendapat telepon dari Gubernur Bank Indonesia waktu itu, Boediono.
Boediono berkonsultasi dan menyatakan bahwa ada beberapa bank dalam keadaan sulit, dan salah satu yang paling kritis adalah Bank Century. Bahkan, Boediono juga mengirim data-data kondisi Bank Century kepada Menkeu melalui fax. "Saya bilang tidak tahu soal Century, lalu dikirim fax untuk dipelajari dan dibahas bahwa kondisi Century tidak baik," terangnya.
Setelah diskusi dengan Boediono, Menkeu lantas melapor kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas kondisi Bank Century. Kemudian, Presiden memerintahkan agar dilakukan langkah-langkah untuk menjaga stabilitas perekonomian. "Lalu saya bilang kalau nanti kondisi memburuk, apa yang harus dilakukan? Dan Presiden menjawab agar dilakukan koordinasi dengan Wakil Presiden. Jadi Presiden tidak terlibat," tuturnya.
Lebih jauh Menkeu menjelaskan, keputusan penyelamatan Bank Century pada 21 November 2008 dilakukan saat kondisi perbankan Indonesia dan dunia mendapat tekanan berat akibat krisis ekonomi global, tidak bisa dinilai berdasarkan kondisi saat ini. "Saat itu dunia tengah tertekan akibat krisis. Negara-negara besar seperti Australia, AS, semuanya mengucurkan bail out," ujarnya.
Menurutnya, keputusan saat itu untuk menghindari terjadinya krisis secara berantai pada perbankan yang dampaknya jauh lebih mahal dan lebih dasyat dibandingkan tahun 1998.
