JAKARTA, KOMPAS.com - Ini adalah bukti betapa koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak berjalan dengan baik. Buktinya, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menyatakan tidak tahu-menahu soal impor gula konsumsi sebanyak 3.000 ton yang dilakukan Departemen Perdagangan melalui Batam pada pekan lalu. "Saya tidak tahu," katanya di Istana Wapres, Jumat (11/9).
Wapres mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan industrinya, dulu kalangan pengusaha memang dizinkan untuk mengimpor gula industri. Namun, ketika saat ini harga gula di pasar internasional naik, maka harga gula rafinasi pun ikut melonjak. Alhasil, banyak pelaku industri menggunakan gula konsumsi yang semestinya diperuntukkan bagi kebutuhan rumah tangga.
Tak pelak, akibatnya gula untuk konsumsi rumah tangga pun kekurangan pasokan. Itu sebabnya, kata Wapres, pemerintah membuka keran impor gula konsumsi. "Pasokan itu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Artinya, impor dilakukan untuk mengganti gula konsumsi yang dipakai oleh industri," katanya.
Persoalan gula sebenarnya ada dua macam, karena gula untuk konsumsi rumah tangga dan gula untuk konsumsi industri. "Dulu, yang diimpor itu adalah gula untuk industri, karena kebutuhannya khusus, yaitu untuk industri. Namun, begitu harga di luar lagi naik, dan harga gula rafinasi itu naik, maka industri gula mulai ikut-ikutan menggunakan gula dari produksi pabrik lokal, untuk memenuhi kebutuhannya. Akibatnya, kebutuhan untuk rumah tangga menjadi naik," ujar Wapres.
Sementara untuk masyarakat sendiri, tambahnya menjadi berkurang. Oleh sebab itu, lanjut Kalla, Pemerintah memutuskan untuk mengimpor gula sebagai pengganti,. "Gula yang dipakai untuk industri tersebut," ujarnya.
Sebagaimana yang pernah diberitakan, rencana impor gula konsumsi dan gula mentah ini menimbulkan penolakan. Dalam pemberitaan, Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (Aperti) Arum Sabil menyatakan rencana impor gula mentah tersebut menunjukkan kepanikan pemerintah menghadapi fluktuasi harga gula. Impor itu juga menunjukkan bukti inkonsistensinya kebijakan.
Pendapat Kalla, boleh jadi, tak salah. Namun, sepertinya dia lupa bahwa dalam beberapa kesempatan dirinya selalu menolak kebijakan impor gula. Dalam catatan KONTAN, beberapa kali Wapres memerintahkan Dewan Gula Nasional yang dipimpin Menteri Pertanian Anton Apriyantono untuk menghentikan impor dan memprioritaskan penggunaan gula hasil produksi dalam negeri untuk lindungi industri gula lokal. (Yohan Rubiyantoro/Kontan)
