JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi Energi (Komisi VII) DPR, Tjatur Sapto Edi mengharapkan, pemerintahan SBY yang akan datang bisa secara total melindungi BUMN energi, seperti Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Selama ini, menurut dia, kedua BUMN tersebut dibiarkan 'berjalan' sendiri. Hal itu diutarakan Tjatur pada diskusi mingguan "Implikasi UU Ketenagalistrikan", Sabtu (12/9), di Warung Daun, Jakarta.
"Pemerintah ke depan harus back up betul-betul PLN dan Pertamina. Jangan seperti sekarang, dibiarkan jalan sendiri. Tender kemana-mana kalah. PLN juga selama ini mencari sumber energi primer sendiri, tidak di-back up," ujar Tjatur.
Pemerintah, tambahnya, seharusnya bisa memberikan perlindungan dengan keluasan kekuasaan yang dimilikinya. "Dengan jaminan energi primer, PLN saya pikir ke depannya tidak usah disubsidi," kata dia.
Tjatur juga mengkritisi tidak adanya koordinasi antara bagian hulu dan hilir pengelola energi. Bagian hulu yaitu pengelola energi primer dan hilir adalah pemakai atau konsumen. "Antara BUMN energi juga tidak ada koordinasi. Pemerintah baru nanti diusulkan akan lebih tepat kalau bisa membuat hubungan yang terintegrasi antar BUMN ini. Bahkan, Perusahaan Gas Negara itu dijadikan anak perusahaan PLN sehingga energi primer PLN lebih terjamin, karena selama ini PLN tidak punya akses" ujarnya.
