PADANG, KOMPAS.com - Pimpinan Bank Indonesia (BI) Padang, Romeo Rissal mengatakan dari 19 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat (Sumbar) belum ada satupun daerah yang fokus dalam pengembangan ekonomi syariah. Padahal provinsi itu dikenal dengan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).
"Sangat kecil peranan perbankan syariah di Sumbar," kata dia.
Dia mengatakan untuk kondisi saat ini Sumbar belum mampu mengembangkan ekonomi syariah secara maksimal karena kantor cabang bank umum syariah hanya hadir di tiga kota, yakni Padang, Bukittinggi, dan Payakumbuh. "Bagaimana Sumbar akan bisa mempromosikan dan meningkatkan peran perbankan syariahnya ketika bank yang hampir sebagian besar berkantor pusat di Jakarta tidak terlalu tertarik dengan pengembangan usaha mereka di daerah ini," ujar dia.
Karena itu BI dalam hal ini kata Romeo sudah menyurati pimpinan bank-bank umum agar membuka cabang syariahnya di Sumbar, khususnya di setiap kabupaten/kota.
Bahkan kata dia, Bank Nagari, BPD nya Sumbar yang sebagai tuan rumah meskipun dengan dua kantor cabang dan 16 office channelling hanya mampu mengumpulkan aset separuh dari asset satu kantor cabang Bank Bukopin yang ada di Bukittinggi.
"Artinya bila bersungguh seperti Bukopin syariah itu, pangsa pasarnya akan besar," ujarnya lagi.
Bahkan KC Bank Bukopin Bukittinggi tersebut menjangkau nasabah syariah sampai ke Payakumbuh, Silungkang, dan lainnya. "Bank Nagari sebagai banknya masyarakat Sumbar, harus mampu melakukan hal seperti ini," tambahnya.
Dia menjelaskan inti dari syariah itu bagaimana membagi kesejahteraan dengan masyarakat. Jika asset nya terus bertumbuh, pemiliknya dalam hal ini nasabah juga ikut merasakannya.
Konsep bisnis syariah ini juga kata dia juga harus ditunjang dengan pemerintah yang turut mendukung ekonomi syariah pula. "Transaksi bisnisnya syariah, pemerintahnya harus syariah juga, jangan neolib atau kapitalistik," demikian Romeo.
