JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) berharap tiga Plt pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bukan tipe "Kuda Troya."
"Yang seolah menjadi hadiah untuk KPK tetapi justru ditujukan untuk mengobrak-abrik KPK," kata peneliti ICW, Febri Diansyah di Jakarta, Senin (5/10).
Febri Diansyah ICW juga berharap Plt pimpinan KPK itu, bukan tipe "singa sirkus" yang tidak bisa berbuat tegas memerangi koruptor. "Satu-satunya cara untuk menyakinkan masyarakat adalah dengan kerja keras mulai dari awal," katanya.
Batu ujiannya, kata dia, kasus Bank Century di tiga level aktor yakni kebijakan, pengawasan Bank Indonesia (BI) dan operator lapangan kasus tersebut. "Kemudian kasus yang terkait dengan SD," katanya.
Ia juga menyatakan penunjukkan pimpinan sementara KPK itu, tidak boleh membuat presiden melupakan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. "Karena itu, pemeriksaan secara mendalam terhadap patut atau tidaknya penetapan tersangka, menjadi pekerjaan rumah yang sangat penting setelah ini," katanya.
Hal senada dikatakan peneliti ICW lainnya, Emerson F Yuntho, yang menyatakan pimpinan sementara KPK itu, harus berani menolak adanya kriminalisasi pimpinan KPK. "Kalau tidak pimpinan sementara KPK itu juga, bisa menjadi korban kriminalisasi," katanya.
Kemudian, ia menantang pimpinan sementara KPK itu, untuk berani mengungkap kasus yang lama mengendap. "Seperti kasus Bank Century dan aliran dana BI di DPR dari laporan Agus Tjondro," katanya.
Dikatakan, kalau pimpinan sementara itu tidak mampu melakukan pekerjaan rumah yang belum diselesaikan itu. "Publik curiga terkait indepedensi pimpinan sementara KPK itu," katanya.
Sebelumnya, tim rekomendasi pemilihan pelaksana tugas sementara pimpinan KPK mengumumkan tiga nama tersebut sebagai pelaksana tugas sementara. Masing-masing Tumpak Hatorangan Panggabean, mantan jaksa dan mantan Wakil Ketua KPK dan kini juga tercatat aktif sebagai Komisaris PT Pos, Mas Ahmad Santosa, Senior Advisor Program HAM UNDP dan mantan anggota panitia seleksi pimpinan KPK periode kedua, serta Waluyo, mantan Deputi Pencegahan KPK yang kini aktif sebagai Direktur Umum dan SDM PT Pertamina.
