JAKARTA, KOMPAS.com-Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam Kabinet Indonesia Bersatu II diberikan mandat untuk lebih banyak menangani hambatan dalam urusan ekonomi. Selain itu, juga akan menajamkan koordinasi antardepartemen dan sinkronisasi kebijakan.
Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa ketika berkunjung ke Redaksi Harian Kompas, Jumat (23/10). Pernyataan dari Hatta sekaligus untuk menjawab keraguan di masyarakat atas kompetensinya.
Hatta mengatakan, pemerintah mencanangkan ekonomi tumbuh 7 persen tahun 2014. Untuk mewujudkannya, antara lain dibutuhkan investasi yang tidak hanya dari pemerintah.
”Pemerintah tidak akan sanggup memenuhinya. Terlebih, pemerintah harus fokus membangun infrastruktur desa yang tidak dilirik investor swasta karena pengembalian modal rendah,” katanya.
Persoalannya, investasi swasta tidak sederas harapan karena tingginya risiko. ”Ambil contoh, UU Pelayaran dan Kereta Api telah menghapus monopoli dan membuka pintu investasi swasta, ternyata juga tak merealisasikan investasi swasta. Tugas saya mengoordinasikan langkah-langkah jalan keluar,” ujarnya.
Hatta menegaskan, hari Sabtu-Minggu ini dia akan langsung bekerja dengan menggelar rapat bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk menginventarisasi berbagai simpul permasalahan untuk diselesaikan dengan segera.
”Roadmap” Kadin
Secara terpisah, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, sebagian besar Roadmap 2015 dan Visi Industri 2030 yang dipersiapkan Kadin akan diakomodasi. Sebab, membangun pertumbuhan industri hanya dapat dilakukan dengan mengedepankan 10 kluster yang sudah disiapkan Kadin.
Menurut Hidayat, untuk mencapai sinergi industri pengolahan supaya menghasilkan nilai tambah, Presiden sudah menugaskan untuk memperkuat koordinasi dengan Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, dan Menteri Keuangan, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Sektor finansial juga diminta untuk mendorong program pemerintah, terutama masalah infrastruktur. Kebijakan pemerintah juga akan diupayakan tidak terjadi lagi kontraproduktif.
Persoalan energi memang menjadi kendala yang tak pernah tuntas. Karena itulah pasokan energi harus terselesaikan dalam waktu dekat. Industri kreatif berbasis budaya pun akan menjadi perhatian pemerintah.
Sementara itu, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik mengatakan, dalam lima tahun ke depan pariwisata tidak dapat lepas dari Bali sebagai ikon Indonesia. Karena itu, program akan dinamakan Bali Beyond.
Yang terpenting, kata Jero Wacik, Presiden sedang menggodok agar Departemen Kebudayaan dan Pariwisata tidak di bawah Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, melainkan di bawah Menteri Koordinator Perekonomian. (RYO/OSA/MAS/HAM)
