Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Naik Gaji atau Tidak Tergantung Tim Independen Reformasi Birokrasi

Kompas.com - 26/10/2009, 15:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kenaikan gaji menteri makin ramai dibicarakan. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menneg PAN) EE Mangindaan mengatakan, kenaikan gaji menteri bukan menjadi prioritas. Namun, kalaupun akan dilakukan, itu harus sejalan dengan capaian reformasi birokrasi di setiap kementerian atau departemen.

Oleh karena itu, Deputi Menneg PAN Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Ramli Naibaho mengatakan, kenaikan gaji menteri nantinya akan tergantung pada penilaian capaian sang menteri dalam melakukan reformasi birokrasi di lingkungan tanggung jawabnya. Penilaian akan dilakukan oleh Tim Independen Gabungan yang dibentuk untuk mengevaluasi program reformasi birokrasi yang diharapkan pemerintah.

"Kalau tidak ada reformasi birokrasi ya tidak ada kenaikan gaji," tuturnya seusai keterangan pers di Kantor Menneg PAN, Senin (26/10).

Jika syaratnya demikian, kemungkinan kenaikan gaji menteri dapat berlaku secara merata pada tahun 2011, tahun di mana Presiden SBY mengharapkan reformasi birokrasi rampung. Namun, Ramli tak dapat memastikannya pula. Bisa lebih cepat, bisa pula terlambat.

Ramli mengatakan, ada sejumlah instrumen yang akan dievaluasi oleh tim, seperti sejauh mana departemen atau kementerian melakukan perbaikan di bidang kelembagaan, SDM, proses bisnis, dan pelayanan masyarakat. Namun, sejauh mana target reformasi birokrasi dikatakan tercapai, sekali lagi Ramli mengaku tak tahu. "Tergantung penilaian anggota tim," ungkapnya.

Tim independen ini sebenarnya terdiri dari sejumlah menteri dan pimpinan lembaga dan badan negara, seperti Menneg PAN, Menkeu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepala Badan Kelengkapan Negara (BKN), Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dikatakan independen karena bukan hanya terdiri dari unsur Menneg PAN.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

Whats New
Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com