Belum Saatnya Gaji Menteri Naik...

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Dr Sri Adiningsih mengatakan, gaji menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) periode 2009-2014 belum saatnya dinaikkan karena masih banyak pengangguran.

"Di tengah masih banyaknya pengangguran dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat krisis global, rencana kenaikan gaji para menteri sebaiknya tidak direalisasikan dulu," katanya di Yogyakarta, Senin (26/10).

Menurut dia, isu kenaikan gaji para menteri yang baru dilantik itu sangat sensitif dan akan membuat masyarakat sakit hati karena masih banyak pengangguran dan korban PHK di negeri ini.

Meskipun dari segi anggaran kenaikan gaji menteri tidak berpengaruh signifikan, akan lebih bijaksana jika rencana kenaikan gaji para pembantu presiden itu ditunda, atau jika tidak, kenaikan dilakukan secara bertahap. "Kenaikan gaji menteri memang tidak terlalu signifikan dari segi anggaran, tetapi pada saat ini akan lebih bijaksana jika kenaikan ditunda atau dilakukan secara bertahap. Jadi, tidak seperti rencana naik 3-4 kali lipat," katanya.

Menanggapi rencana adanya posisi wakil menteri, Adiningsih mengatakan, posisi itu tidak efektif karena berdasarkan bobot pekerjaan tidak terlalu dibutuhkan.  Menurut dia, untuk beberapa pos kementerian yang direncanakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), akan ada wakil menteri yang tidak efektif karena sudah ada direktur jenderal (dirjen).

"Sebenarnya di semua departemen sudah ada dirjen, staf ahli, dan asisten, dan itu sudah cukup efektif. Jadi, tidak perlu ada wakil menteri," kata dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM itu.

Pengamat politik dari UGM Yogyakarta Arie Sujito mengatakan, DPR RI harus berani menolak rencana kenaikan gaji para menteri dan tidak mendukungnya. Parlemen harus menolak keras rencana itu. "Rencana kenaikan gaji menteri di awal pembentukan KIB periode 2009-2014 itu semakin memerosotkan citra mereka di mata publik di samping persoalan mendasar lainnya," kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM ini.

Persoalannya, menurut dia, banyak tudingan pos yang mereka tempati bertolak belakang dengan kemampuan dan bidangnya hingga kontrak politik yang dilakukannya dengan SBY. "Selain itu, para menteri baru SBY-Boediono itu semakin memiliki beban psikologis yang berat di masa 100 hari kerjanya," katanya.