JAKARTA, KOMPAS.com — Untuk maju, Indonesia harus melakukan reformasi birokrasi dengan semangat usahawan yang melandasinya. Sayangnya, inilah yang belum terjadi sampai saat ini. "Pemerintah yang entrepreneur harusnya memiliki target kerja, yakni achievement oriented. Supaya mindset-nya adalah menciptakan peluang, berinovasi, dan berani ambil risiko," kata Ciputra di Jakarta, Rabu (28/10).
Namun, menurut Ciputra, sampai saat ini pemerintah kita hanya melakukan pengulangan dalam bekerja. Mereka tidak sampai pada langkah inovasi dan tidak berani ambil risiko. "Mereka tidak punya entrepreneurship. Mereka hanya mengulang tapi tidak melakukan hal baru, mereka tidak bekerja berdasarkan target," ungkap Ciputra.
Kemudian ia mengambil contoh di saat pemerintah membangun jalan tol. Sistem lama sudah gagal karena tidak berhasil dalam pembebasan tanah. Kenapa tidak ciptakan sistem yang baru untuk membuat jalan tol. "Misalnya pemerintah membuat UU, bukan peraturan pemerintah. Seperti yang terjadi di Malaysia dan Singapura yang membuat UU dalam membangun jalan tol," papar Ciputra.
Contoh lain, tambahnya, soal berperkara. Kalau di luar negeri orang yang kalah harus membayar biaya perkara tinggi. Siapa kalah harus ganti seluruh biaya perkara sehingga orang yang ingin berperkara dan naik banding mikir-mikir. "Sehingga berkas perkara tidak menumpuk sampai 15.000 seperti saat ini," katanya.
Sebagai solusi, ia menawarkan, mulailah memberi pengajaran tentang kewirausahaan mulai dari taman kanak-kanak. Anak diajari sistem kreatif yang menjadi unsur penting untuk menjadi wirausahawan. Kelas 2 SD anak diperkenalkan dengan dunia pemasaran (marketing). "Kalau Anda tidak bisa menjual, Anda tidak bisa hidup. Mulai dengan mengubah mindset, mindset menjadi sifat atau perangai dan menjadi budaya," pungkas Ciputra.
