JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam perjalanan kembali dari konferensi tentang terorisme di New Delhi, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengkritisi pelaksanaan National Summit. Menurutnya, acara itu kurang berwajah kerakyatan karena tidak melibatkan unsur-unsur masyarakat madani sebagai stake holders bangsa. Acara ini juga dianggapnya bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri tentang perlunya kebersamaan seluruh elemen bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa.
"Seyogianya rembuk nasional seperti ini benar-benar bersifat nasional dengan melibatkan segenap stake holders bangsa dan memberi ruang bagi partisipasi rakyat dalam proses pembangunan yang merupakan esensi demokrasi," kata Din, Kamis (29/10).
Menurut Din, National Summit adalah forum yang baik untuk membicarakan segala permasalahan bangsa dan merumuskan strategi nasional untuk mengatasinya. Dirinya sepakat agar sumbatan botol yang ada selama ini segera dibuka, antara lain, dengan menyederhanakan dan memudahkan prosedur investasi, proses penunaian hak ekonomi rakyat, dan menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi rakyat.
"Namun, juga penting sekarang, adalah membuka sumbatan botol komunikasi antara pemerintah dan rakyat. Karena tanpa komunikasi yang baik, pemecahan masalah bangsa tidak akan bisa dilakukan bersama dan pemerintah akan kehilangan dukungan potensial dari masyarakat," tuturnya.
National Summit kali ini, sambung Din, diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah rakyat yang nyata, seperti lapangan kerja, akses pendidikan dan kesehatan, pemadaman listrik, dan sektor lainnya. "Jadi, selain membicarakan hal-hal yang muluk-muluk, National Summit juga harus bicara yang riil dirasakan rakyat," tegasnya.
