Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejumlah Maskapai Minta Tarif Dilepas ke Pasar

Kompas.com - 30/10/2009, 20:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -  Departemen Perhubungan (Dephub) menjaring sejumlah masukan dari pelaku usaha sektor transportasi di acara National Summit 2009.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Dephub Herry Bhakti S Gumay menyebutkan, setidaknya ada dua masukan yang diperoleh dari para maskapai penerbangan di Indonesia. Pertama, terkait tarif penerbangan serta masukan untuk kebijakan Asian Open Sky.

"Untuk tarif, sebenarnya sebagian maskapai mau dilepas saja ke pasar. Karena itulah INACA tidak bisa membuat sikap selama anggotanya belum mencapai satu kata sepakat," kata Herry, Jumat (30/10).

Herry sendiri menilai, sebenarnya bisa saja tarif penerbangan untuk rute-rute padat dilepas ke pasar. Karena dengan mekanisme pasar, para penumpang bisa mendapatkan harga termurah yang ditawarkan oleh masing-masing maskapai.

"Namun, untuk rute-rute tertentu belum bisa dilepas. Lagipula Undang-undang sudah menitahkan pemerintah untuk menetapkan tarif penerbangan, khususnya untuk kelas ekonomi guna melindungi konsumen. Kalau kami lepas ke pasar, artinya pemerintah melanggar Undang-undang," jelasnya.

Menurut Herry, Ditjen Perhubungan Udara sudah merampungkan draf revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9/2002 tentang Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi. Namun, Herry mengaku tidak dapat membuka materi dari draf tersebut karena belum disetujui oleh seluruh maskapai penerbangan.  "Hitungannya sudah ada, tinggal mencari kesepakatan. Kalau sudah disetujui, kami diskusikan dengan KPPU," tambahnya.

Sebelumnya, Direktur Umum Lion Air Edward Sirait menyebutkan, Lion menjadi salah satu maskapai yang ikut menyampaikan sejumlah masukan kepada pemerintah untuk merumuskan formula tarif yang ideal.  "Kita harus samakan dulu persepsi atas komponen-komponen tarif, seperti fuel dan valuta asing. Lalu biaya-biaya seperti Upah Minimum Provinsi, sewa bandara, dan lainnya yang sudah naik dibanding saat aturan terdahulu diberlakukan," kata Edward.

Namun, Edward menilai nantinya maskapai penerbangan tidak akan bulat-bulat mengadopsi formula tarif baru yang diusulkan. "Katakanlah kalau tarif jadi naik 100 persen, apa iya tidak membahayakan maskapai sendiri. Karena ada perhitungan daya beli masyarakat.," pungkasnya.  (Gentur Putro Jati/Kontan)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cek Jadwal Pembagian Dividen Astra Otoparts

Cek Jadwal Pembagian Dividen Astra Otoparts

Whats New
Syarat Ganti Kartu ATM Mandiri di CS Machine dan Caranya

Syarat Ganti Kartu ATM Mandiri di CS Machine dan Caranya

Whats New
Status Internasional Bandara Supadio Dihapus, Pengamat: Hanya Jadi 'Feeder' bagi Malaysia dan Singapura

Status Internasional Bandara Supadio Dihapus, Pengamat: Hanya Jadi "Feeder" bagi Malaysia dan Singapura

Whats New
Naik 36 Persen, Laba Bersih Adaro Minerals Capai Rp 1,88 Triliun Sepanjang Kuartal I-2024

Naik 36 Persen, Laba Bersih Adaro Minerals Capai Rp 1,88 Triliun Sepanjang Kuartal I-2024

Whats New
Jokowi Tambah Alokasi Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton di 2024

Jokowi Tambah Alokasi Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton di 2024

Whats New
Dampak Erupsi Gunung Ruang, 5 Bandara Masih Ditutup Sementara

Dampak Erupsi Gunung Ruang, 5 Bandara Masih Ditutup Sementara

Whats New
Kadin Gandeng Inggris, Dukung Bisnis Hutan Regeneratif

Kadin Gandeng Inggris, Dukung Bisnis Hutan Regeneratif

Whats New
Harita Nickel Catat Kenaikan Pendapatan 26 Persen pada  Kuartal I 2024

Harita Nickel Catat Kenaikan Pendapatan 26 Persen pada Kuartal I 2024

Whats New
Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 5 Mei 2024, Simak Persyaratannya

Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 5 Mei 2024, Simak Persyaratannya

Work Smart
Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Kemenko Perekonomian Berupaya Percepat Keanggotaan RI dalam OECD

Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Kemenko Perekonomian Berupaya Percepat Keanggotaan RI dalam OECD

Whats New
Indonesia dan Arab Saudi Sepakat Menambah Rute Penerbangan Baru

Indonesia dan Arab Saudi Sepakat Menambah Rute Penerbangan Baru

Whats New
BJBR Bukukan Laba Rp 453 Miliar pada Kuartal I 2024

BJBR Bukukan Laba Rp 453 Miliar pada Kuartal I 2024

Whats New
Microsoft Investasi Rp 27,6 Triliun di RI, Luhut: Tidak Akan Menyesal

Microsoft Investasi Rp 27,6 Triliun di RI, Luhut: Tidak Akan Menyesal

Whats New
May Day 2024, Pengemudi Ojek Online Tuntut Status Jadi Pekerja Tetap

May Day 2024, Pengemudi Ojek Online Tuntut Status Jadi Pekerja Tetap

Whats New
BTN Imbau Masyarakat Tak Tergiur Penawaran Bunga Tinggi

BTN Imbau Masyarakat Tak Tergiur Penawaran Bunga Tinggi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com