SUKABUMI, KOMPAS.com — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendesak pemerintah segera menyelesaikan proses hukum yang tengah menjerat dua pimpinan KPK (nonaktif), Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah. Wakil Ketua II Hipmi Silmy Karim berharap adanya kestabilan hukum agar tidak mengganggu investasi di Indonesia.
"Presiden ambil posisi untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Kalau dibiarkan, jadi isu nasional, dan luar negeri menangkap konfliknya akan buat investor ragu-ragu. Kalau kita lihat seminggu lagi belum selesai, risiko yang ditanggung cukup besar," kata Silmy saat diskusi Forum Wartawan Keuangan dan Moneter di Lido, Sukabumi, Sabtu (31/10) malam.
Silmy mengakui, saat ini kasus ini belum terlihat pengaruhnya pada investasi karena masih di ranah politik. Namun, tuturnya, jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut akan memengaruhi kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. "Saya kira belum (terpengaruh), masih dalam jangkauan politik saja. Ada hubungan antara perseteruan KPK dan investasi jangka panjang. Ini kan semacam potret wajah Indonesia di mata asing," tutur Silmy.
