JAKARTA, KOMPAS.com — Departemen Perhubungan akan menggenjot program penataan pelabuhan dan pengembangan pelabuhan penghubung (hub port) pada 100 hari kerja Kabinet Indonesia Bersatu II. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Sunaryo, saat membuka seminar "Jakarta's Hub Port" di Hotel Borobudur, Jakarta.
Sunaryo mengatakan, dalam 100 hari kerja ini pihaknya menargetkan dapat menyusun cetak biru (blue print) rencana pengembangan hub port di Indonesia. "Dalam tempo 100 hari kita sudah menentukan blue print. Kalau bangun hub port dalam 100 hari itu mana mungkin. Gimana kalau menterinya diganti Sangkuriang saja biar bisa bangun pelabuhan dalam semalam," ujarnya, di sela-sela seminar, Senin (2/11).
Menurutnya, gagasan pengembangan hub port ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan perdagangan di Indonesia. Pasalnya, sebagai negara kepulauan, Indonesia hingga kini justru belum memiliki hub port. Hal ini dinilai merugikan Indonesia karena banyak kapal internasional yang melintas, tetapi tidak dapat melakukan kegiatan bongkar muat perdagangan karena Indonesia belum memiliki hub port. "Indonesia kehilangan potensi miliaran rupiah akibat belum dimilikinya hub port. Selama ini hanya menjadi pengumpan negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura. Kapal-kapal itu memilih memarkirkan kapalnya di Singapura," ujarnya.
Menurutnya, pemerintah akan membahas gagasan pengembangan hub port ini dengan para pemangku kepentingan. Hal ini akan dibahas dalam seminar "Jakarta as Indonesia's Hub Port" pada 2-3 November 2009 di Hotel Borobudur, Jakarta.
