JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah butuh dana investasi hingga Rp 2.000 triliun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 persen dalam lima tahun ke depan. Pertumbuhan untuk mengatasi pengangguran dan memberantas kemiskinan.

Namun, dari kebutuhan itu, pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hanya mampu 20 persen atau Rp 400 triliun. Sisanya, 80 persen atau Rp 1.600 triliun, dibutuhkan dana dari sektor usaha swasta dalam dan luar negeri, termasuk badan usaha milik negara.

Wakil Presiden Boediono menyatakan hal itu dalam penjelasannya kepada pers seusai shalat Jumat di Masjid Baitulrachman, Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (6/11). Ini adalah keterangan pers pertama Boediono seusai dilantik menjadi wakil presiden pada 20 Oktober lalu. Ia didampingi Staf Khusus Bidang Ekonomi Mohammad Ikhsan, Staf Khusus Media Massa Yopie Hidayat, dan Sekretaris Wakil Presiden Tursandi Alwi.

”Kekurangannya harus berasal dari masyarakat sendiri, di antaranya dunia usaha serta masyarakat umum, seperti petani dengan skala masing-masing. Kita menginginkan partisipasi dari dunia usaha nasional. Itulah sasaran kita. Namun, itu belum juga cukup,” ujarnya.

Menurut Boediono, kalaupun harus memobilisasi semua kekuatan lain, tentu tidak akan cukup. ”Karena itu, kita harus membuka partisipasi dari luar,” ucap Boediono.

”Namun, syarat lainnya, inflasi juga harus stabil di kisaran 4-6 persen setiap tahun. Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS juga harus stabil di angka Rp 9.250-Rp 9.750 per dollar AS,” katanya.

Boediono mengatakan, agar syarat-syarat itu dapat memenuhi, pemerintah harus memastikan terwujudnya tujuh faktor penting. ”Ketujuh faktor itu adalah kepercayaan kepada pemerintah, sistem investasi yang mendukung, dukungan ketahanan sosial, infrastruktur yang memadai, juga jaminan pasokan energi. Perwujudan lainnya adalah jaminan keamanan dan pertahanan negara serta ketahanan pangan nasional,” paparnya.

Soal pengangguran, Boediono menyatakan, angka pengangguran terbuka yang kini sebesar 8,1 persen harus turun menjadi 5-6 persen dalam lima tahun mendatang. Kemudian angka penduduk miskin harus turun dari 14 persen menjadi 8-10 persen.(har/MAS/FAJ)